Select Page

Persoalkan Ketahanan Pangan, HMI Cabang Bogor Audiensi ke DKP | Headline Bogor

Persoalkan Ketahanan Pangan, HMI Cabang Bogor Audiensi ke DKP | Headline Bogor

BOGOR – Menyikapi gonjang ganjing persoalan pangan mulai dari ketersediaan pangan sampai fluktuasi
harga pangan, HMI cabang Bogor melakukan audiensi ke Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, Selasa (17/07).

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bogor, Roni Alfiansyah Ritonga banyak menyoroti tentang implementasi ketahanan pangan itu sendiri bagi masyarakat Bogor.

“Apakah yang dimaksudkan dengan ketahanan pangan hanya sekedar memfasilitasi ketersediaan pangan bagi masyarakat saja, tanpa memperhatikan siapa yang menghasilkan dan bagaimana kondisi-kendala yang dihadapi petani-petani lokal. Tentu tidak,” tutur Roni mempertanyakan.

Dinas juga perlu memperhatikan masifnya konversi lahan di kabupaten Bogor dan maraknya alih profesi petani ke sektor lain. Bisa jadi disebabkan sistem yang ada memang tidak mendukung berkembangnya sektor pertanian.

“Ini kemudian yang perlu dipikirkan bersama, setiap dinas harus berkolaborasi, tidak boleh ada ego sektoral. Sehingga muncul kesan saling mengadalkan bila tidak mau dikatakan saling tunjuk lempar tanggung jawab,” ucap Roni.

Beras sebagai salah satu komoditas pangan, untuk Kabupaten Bogor sendiri, baru tersedia 60,9% dari total kebutuhan seluruh masyarakat Bogor. Sementara kekurangan stok diambil dari daerah luar Bogor. Tentu ini menjadi permasalahan tersendiri bagi stakeholder kabupaten Bogor, karena secara kultur wilayah kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang begitu besar. Bicara diversifikasi pangan, tentu banyak
lagi potensi yang perlu dikembangkan.

Ketua Umum HMI Cabang Bogor, Joni Iskandar menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi HMI sebagai organisasi Intelektual yang siap mengawal kebijakan pemerintah. Hasil audiensi ini akan menjadi acuan untuk terus memantau dan mengingatkan kinerja Dinas terkait. Berkenaan dengan ketersediaan pangan, erat kaitannya dengan lahan pertanian.

“Kami akan terus memantau perkembangan impelementasi peraturan daerah (Perda) tentang larangan alih fungsi lahan persawahan menjadi bangunan komersial. Sulit bicara kemandirian pangan jika lahan untuk bercocok tanam semakin menyusut tiap tahunnya. Data dua tahunan terkahir terjadi penyusutan 7 persen lahan pertanian yang awalnya 45 ribu hektare menjadi 37 ribu hektare,” tambah Joni.

Sementara itu, Bidang Konsumsi dan Penganeragamanan Ruhendra mewakili Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor sekarang belum sampai pada tahap kemandirian pangan, masih di titik ketahanan pangan.

“Bicara ketahanan pangan ada beberapa tahap, yang pertama yakni ketersediaan pangan. Memang target utama adalah kedaulatan pangan, namun masih perlu bekerja lebih keras lagi untuk sampai ke tahap itu. Melihat minat bertani masyarakat yang mulai menurun. Kadang mereka lebih memilih menjual tanah dan alih profesi daripada bertani,” ucap Hendra.

KOMENTAR