Select Page

Advertisement

10 Pejabat Pemkot Digilir Jaksa

10 Pejabat Pemkot Digilir Jaksa

Bogor (Headlinebogor.com) – Pembangunan turap yang tak sesuai spesifikasi berujung masalah hukum. Ini ditambah dengan hasil pengerjaannya pada 2015 yang mengakibatkan kawasan sekitar turap terkena longsor.

Kepala Kejari Kota Bogor Teguh Darmawan men­gatakan, kedua tersangka tersebut yaitu Budi Rahman Direktur Utama PT Indotama Anugrah dan Jamintar Manu­rung PT Satria Lestari Graha yang merupakan pelaksana pembangunan dan rekan­an pelaksana dalam proyek pengerjaan talud/turap di Kampung Muara, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat.

Menurut Teguh, korupsi yang dilakukan dua bos kon­traktor itu tak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Ren­cana Anggaran Biaya (RAB). “Keduanya ditahan dua puluh hari ke depan dan dititip di Lapas Paledang,” ujarnya.

Sebelum menahan ked­uanya, pihak Kejari telah lebih dulu melakukan menyelidikan selama dua bulan terakhir. Tak tanggung-tanggung, 33 orang diperiksa sebagai saksi, termasuk sepuluh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “Pem­bangunan turap ini di tahun anggaran 2015 dan anggaran tersebut merupakan ban­tuan dari Kementerian PUPR,” terangnya.

Pasca kedua tersangka terse­but ditahan, Kejari Kota Bogor mengaku tetap akan melaku­kan pengembangan terhadap kasus tersebut. Sehingga, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru lagi yang akan ditahan. “Kita ma­sih tetap kembangkan kasus tersebut mulai aliran dana atau beberapa yang lainnya,” paparnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Kota Bogor Andhi Fajar Ari­anto menjelaskan, pihaknya telah menangani kasus terse­but selama empat bulan dan hari ini tim penyidik melaku­kan penahanan terhadap dua tersangka dalam proyek tersebut untuk proyek tahun anggaran 2015.

Dalam penanganan ka­sus tersebut, pihaknya telah memeriksa orang-orang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU­PR), pejabat di lingkungan Pemkot Bogor dan beberapa saksi lainnya. “Berdasarkan perhitungan ahli, kerugian negara sampai Rp2,4 miliar terhadap satu kegiatan pem­bangunan turap saja dari pagu anggaran proyek Rp3,1 miliar,” katanya.

Ditanya soal ke mana saja ali­ran dana tersebut dan apakah kemungkinan kasus tersebut menyeret sejumlah pejabat Pemkot Bogor, Andhi enggan bicara banyak. Tetapi ia mem­benarkan bahwa pihaknya memeriksa sejumlah pejabat di Pemkot Bogor yang berkai­tan dengan kasus tersebut. “Ini masih dalam proses pengem­bangan dan masih penyidikan. Dugaan aliran dana, nanti kita lihat. Masih pengembangan penyidikan. Tim masih bekerja untuk dikembangkan, apakah ada pihak-pihak lain menga­rah ke situ,” jelasnya.

Ia menambahkan, pasal yang dikenakan kepada dua ter­sangka adalah Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 UU No 31 99 yang diperbarui Junto UU No 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP primernya, subsidarnya Pasal 2 Junto 55.

Terpisah, Lurah Pasirjaya Gur­da Siregar menjelaskan, kelura­hannya dipilih Pemkot Bogor menjadi salah satu kelurahan yang masuk penataan wilayah kumuh. Sehingga, menurutnya, ada beberapa proyek pem­bangunan yang merupakan bagian dari penataan wilayah kumuh. “Setidaknya sebelas item yang dibangun dalam program tersebut. Di anta­ranya pembangunan jembatan, pengaspalan jalan lingkungan, pembuatan saluran air, pema­sangan hydran, sarana kebersi­han, turap dan beberapa yang lainnya,” tuturnya.

Terkait kasus korupsi yang dilakukan kedua kontraktor pelaksana, Gurda tak menge­tahui pasti. Tetapi ia mengaku beberapa minggu lalu telah diperiksa terkait pembangu­nan turap di wilayahnya. Selain dirinya, ada juga ketua RW, RT, ketua LPM dan camat yang di­periksa Kejari terkait kasus ko­rupsi tersebut. “Baru minggu lalu saya diperiksa, saya tidak tahu pasti kasusnya seperti apa. Tetapi rencana pemban­gunan ini berawal pada 2015. Kita pun melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk re­alisasinya pada Oktober 2015,” tandasnya.

Beberapa bulan pasca diban­gun turap tersebut, menurut Gurda, memang turap terse­but sempat longsor. Namun, dirinya tak mengetahui pe­nyebab pasti longsor terse­but. “Memang sempat terjadi longsor sembilan bulan pasca dibangun turap tersebut dan terakhir saya lihat belum di­perbaiki,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor Boris Darusman menjelaskan, dirinya tak per­nah diperiksa Kejari terkait kasus korupsi pembangunan turap walaupun ia mengetahui kasus tersebut. “Ini memang bantuan dari pemerintah pusat untuk penataan wilayah kumuh. Terkiat kasus korupsi, saya tidak mengetahui bahkan saya be­lum pernah diperiksa. Mungkin satuan kerja yang di provinsi yang diperiksa,” pungkasnya.

 

 

 

(mam/c/feb/run/Metropolitan.id)

 

KOMENTAR

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *