Select Page

Gerakan Pemuda Anti Ijazah Palsu Minta KPUD Kabupaten Bogor Diskualifikasi Pencalonan Jaro Ade | Headline Bogor

Gerakan Pemuda Anti Ijazah Palsu Minta KPUD Kabupaten Bogor Diskualifikasi Pencalonan Jaro Ade | Headline Bogor

KABUPATEN BOGOR – Ijazah palsu marak digunakan pasangan calon pada gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia. Dugaan tersebut patut dialamatkan kepada Ade Ruhandi, calon asal partai Golkar yang diduga kuat menggunakan ijazah palsu untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati pada Pilkada Serentak Kabupaten Bogor 27 Juli 2018 mendatang.

Terdapat beberapa temuan dan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa ijazah yang digunakan Ade adalah ijazah palsu. Diantaranya:

– Pada Ijazah SI tanggal kelulusan tertulis berbeda dengan yang tertera di Website forlap.dikti.co.id. Pada ijazah S1 tanggal kelulusan tertulis 28 Februari 2006. Sedangkan di website forlap.dikti.co.id tertulis 31 Desember 2005.

– Setelah dihubungi, Sekola Tinggi Ilmu Ekonomi-Bisnis (STIEB) Indonesia menegaskan dalam surat keterangan D.01/K-10/STIEBI/V/2007 bahwa yang bersangkutan, Ade Nurhadi (Nim: 1020020017) Tidak memiliki biodata sebagai peserta didik.

– Diketahui pada pada 10 November 2017, Ade baru saja melegalisir Ijazah dan transkip nilainya. Tetapi setelah Tim Gerakan Pemuda Anti Ijazah Palsu bersama dengan ketua KPUD Kabupaten Bogor mengkonfirmasi legalisir tersebut ke pihak Kampus STIEB Via, pihak kampus mengaku bahwa: “Kampus tidak pernah mengeluarkan, membuat atau mengesahkan legalisir atas nama Ade Ruhandi pada tanggal tersebut. Hal ini semakin dibenarkan dengan tidak adanya arsip yang legalisir Ade yang tersimpan di bank arsip kampus.

Timbul pertanyaan : dari mana Ade Ruhandi mendapatkan Cap tanda tangan legalisir yang dia gunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dalam gelaran pilkada serentak Kabupaten Bogor 2018 tersebut ?

Berdasarkan beberapa temuan dan alat bukti tersebut menjadi indikasi yang menguatkan dugaan bahwa Ade Ruhandi tidak pernah mengikuti pendidikan di STIEB. Artinya ijazah yang bersangkutan diduga kuat sebagai ijazah palsu. Oleh sebab itu kami menyerukan kepada publik Jawa Barat terskhusus masyarakat masyarakat bogor untuk tidak mudah terkesima dengan tokoh-tokoh popular hasil rekayasa lembaga survei.

Dalam konteks ini, masyarakat harus benar-benar kritis dalam menilai kelengkapan dan keaslian administrasi setiap pasangan calon. Hal ini sangat penting agar pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang jujur, bersih serta terbebas dari perilaku membohongi publik terutama dalam kaitannya dengan penggunaan ijazah palsu.

Lembaga penyelenggara pemilu terutama KPUD Provinsi Jabar dan KPUD Kabupaten Bogor harus selektif dan berintegritas dalam menilai dan meloloskan berkas administrasi para calon kepala daerah. Setelah itu wajib membuka akses informasi administrasi tentang syarat termasuk data pendidikan calon kepala daerah kepada publik. karena data pribadi para calon kepala daerah merupakan hak masyarakat agar tidak salah memilih. Pengalaman masa lalu menunjukkan banyak kepala daerah terpilih yang menggunakan ijazah palsu. Dan tak jarang diantara mereka, dalam hitungan hari dan bulan setelah dilantik langsung ditangkap karena terlibat kasus korupsi.

Dalam konteks pilkada era serba keterbukaan informasi publik ini wajib hukumnya bagi para kandidat dan lembaga penyelenggara pemilu terutama KPU untuk berlaku jujur dan berintegritas. Sekarang bukan lagi zamannya tipu-tipu. Jika kandidat dan lembaga penyelenggara pemilu tidak jujur akan membuat pilkada semakin jauh dari harapan berkedaulatan masyarakat, yaitu mewujudkan pilkada yang bersih serta terbebas dari penggunaan ijazah palsu.

Panwaslu Provinsi Jabar dan Kabupaten Bogor juga harus membangun koordinasi yang baik dalam menanggapi dan menelusuri temuan serta laporan tentang indikasi pengunaan Ijazah Palsu. Kemudian ditindak lanjuti dengan serius. Jika memang benar terbukti, harus segera didiskualifikasi dari bursa pencalonan Pilkada Serentak Kabupaten Bogor 2018.
Oleh sebab itu, kami dari Jaringan Pemuda Anti Ijazah Palsu mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Mendesak KPUD Jawa Barat untuk menginstruksiskan kepada KPUD Kabupaten Bogor agar segera mendiskualifikasi Ade Ruhandi dari bursa pencalonan bupati Bogor sebab yang bersangkutan diduga kuat menggunakan Ijazah palsu dalam Pilkada Serentak Kabupaten bogor 2018.

Mendesak Bawaslu Jawa Barat untuk segera menindak lanjuti temuan dan laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Ade Ruhandi sebagai calon Bupati dalam Pilkada serentak Kabupaten Bogor 2018.

KOMENTAR