Select Page

JPKP Soroti Percaloan Rumah Sakit Flat Merah | Headline Bogor

JPKP Soroti Percaloan Rumah Sakit Flat Merah | Headline Bogor

KABUPATEN – Menanggapi beberapa keluhan di group medsos dan media masa tentang pelayanan RSUD Kabupaten Bogor, khususnya mengenai antrian di RSUD Cibinong.

Fachry, Ketua JPKP Kabupaten Bogor, salah satu organisasi relawan yang anggotanya tersebesar diseluruh Indonesia, menanggapi bahwa hal tersebut merupakan masalah krusial dan terjadi hampir diseluruh RS pemerintah didaerah maupun di Pusat, maka harus menjadi Pekerjaan Rumah (PR) semua pihak.

Berbagai hal dapat menjadi penyebab kendala, diantaranya tingginya kunjungan pasien di RSUD tersebut, walau hal ini bisa jadi barometer positif bagi Rumah Sakit berplat merah, bukti semakin tingginya animo kepercayaan masyarakat. Namun sayang, jika kuantitas kepercayaan meningkat, harus siap kualitas pelayanannya.

Beberapa sampling investigasi yang dilakukan oleh JPKP beberapa bulan lalu, ke beberapa RSUD di Kabupaten Bogor, beberapa kesimpulan, kami dapatkan, salah satu penyebab antrian panjang adalah, terbatasnya ruangan layanan pendaftaran, hingga memberi ruang kesempatan adanya oknum2 nakal yang memanfaatkan situasi ini menjadi lahan bisnis/ percaloan.

Memang masalah percaloan telah masuk ke segala lini, bukan hanya saja di Rumah Sakit, bahkan dulu ada kebijakan salah satu instansi, yang akan memberikan bonus, jika ada yg melapor/ menangkap calo, mungkin karena kronisnya.

Masalah terakhir adalah masalah yg sulit diberantas, disamping memang tidak ada larangan bagi pendaftar yg bukan pasien (contoh : mengaku keluarga pasien), juga sulitnya menangkap basah transaksi sebagai bukti adanya percaloan dan penjualan nomor antrian. Secara tidak langsung, adanya calo – calo ini akan semakin memperpanjang antrian dan semakin memperkecil “jatah” pasien sebenarnya.

Saat kami audensi, adanya rencana sistem online yg diusulkan menjadi solusi memperpendek antrian, belum sepenuhnya dapat dijamin menyelesaikan masalah secara tuntas, mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Bogor belum tentu dapat menggunakan sistem ini ( internet-red).

Karenanya Ketua JPKP, Sosial, menyarankan RSUD dapat segera mengatasi masalah pencaloan dan menindak tegas oknum pelakunya, tanpa pandang bulu termasuk bila terbukti ada oknum yg mengaku relawan padahal bayaran atau oknum internal karyawan RSUD.

KOMENTAR