Select Page

Ada Apa BA Gandeng Direktur KPK | Headline Bogor

Ada Apa BA Gandeng Direktur KPK | Headline Bogor

KOTA BOGOR – Terbangunnya koalisi keumatan di tingkat provinsi Jawa Barat Gerindra PKS PAN, justru tidak terbangun koalisi keumatan di Kota Bogor.

Calon Walikota petahana Bima Arya disinyalir telah memilih pendamping wakilnya dari salah satu Direktur KPK Dedie A. Rachman, sangat di herankan pilihan Bima Arya menggandeng Direktur KPK.

Praktisi Hukum Yakob Budiman. SH menjelaskan kepada headlinebogor.com saat dimintai penjelasan tentang hubungan Bima Arya dengan Dedie A. Rachman

“Terkait dengan Didie A. Rachman salah satu Direktur KPK yang hendak turut mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Bogor berdampingan dengan petahana Bima Arya, saya berharap Pak Didie sebelumnya melakukan telaah atau pemeriksaan kepada pendampingnya tersebut, apakah yang bersangkutan ada terkait perkara korupsi. Hal ini diperlukan mengingat status dari Pak Didie yang notabene salah satu direktur KPK. Hal ini demi menjaga reputasinya dan KPK sendiri sebagai penggiat anti korupsi. Soalnya terdapat berita masalah pembebasan lahan Jambu dua yang membuat petahana menjadi saksi dalam kasus tersebut, bahkan kasus tersebut sepengetahuan saya kalo tidak salah masih berjalan hingga sekarang. Tutunya

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Yakob Budiman, SH, pengamat politik Ridwan Darmawan menuturkan kepada headlinebogor.com.

“iyaa, segala kemungkinan dalam politik itu sangat dinamis yaa. jadi bisa sesuai dengan kaitannya kasus jambu dua tersebut. ada beberapa kemungkinan, Bima ingin menunjukkan kepada publik bogor khususnya bahwa ia adalah orang bersih, buktinya orang KPK saja mau dia gandeng sebagai cawalkotnya, itu pertama, yang kedua, bisa juga dia ingin berlindung di balik KPK dalam kasus hukum yang menyeretnya, namun tentu saja hal itu saya kira tidak bisa dipakai sebagai alat perlindungan bagi seseorang yang tersangkut hukum utamanya korupsi, jika demikian, (Bima merasa bahwa dengan menggandeng Dedie A. Rachim kasusnya Aman) justru publik bisa tergiring opini yang selama ini di dengungkan oleh para politisi di Senayan bahwa KPK tidak bebas dari politik makin nyata adanya. ini berbahaya.

Saya lebih cendrung ke alasan pertama, yakni Bima ingin dianggap publik bahwa dirinya orang bersih, buktinya orang KPK saja dia gandeng sebagai wakil.

karena alasan kedua, saya kira itu terlalu jauh dan bodoh jika Bima beranggapan seperti itu, karena justru publik akan makin kuat untuk segera mendorong KPK menuntaskan kasus korupsi jambu dua, karena KPK berwenang untuk mengambil alih kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang kasusnya berbelit-belit, adanya intervensi luar biasa dari kolega intansi yang sedang menangani kasusnya, kasus hukumnya rumit dan tidak bisa di pecahkan oleh kedua intansi tersebut dan tentu menjadi perhatian publik yang luar biasa. jika demikian, KPK tidak bisa tinggal diam dan tidak ada hubungannya antara para pejabat dan penyidik KPK dengan Dedie A. Rachim, karena jika dia maju, maka otomatis harus mengundurkan diri dari KPK.”

Roy

KOMENTAR

About The Author