Select Page

Kopel : DPRD Kota Bogor Gagal Bertugas | Headline Bogor

Kopel : DPRD Kota Bogor Gagal Bertugas | Headline Bogor

KOTA BOGOR – Citra legislator di sejumlah daerah di Indonesia tengah anjlok. Mulai dari tersandung kasus korupsi hinga pada persoalan kinerja pun disoroti. Hal itu tentunya berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di parlemen.

Salah satu lembaga legiskatif yang mendapat kritik dari sejumlah kalangan adalah DPRD Kota Bogor.

“Belum lagi bila ditelisik dari produk kebijakan dan hukum lain yang rendah. Saya punya data yang berkaitan prolegda. Ditambah lagi adanya oknum di legislator Kota Bogor yang menjadi DPO karena menjalankan praktik percaloan proyek,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsuddin Alimsyah saat dihubungi Jumat (11/5/2018).

Hingga kini, sambung Syamsuddin, oknum tersebut belum juga ditahan oleh pihak berwenang. Dengan adanya hal tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kota Bogor dipastikan menurun.

“Buktinya sampai sekarang tidak dipecat. Ini peristiwa ironi dan memalukan. Sebuah lembaga terhormat tapi kemudian ada penghuninya masuk DPO karena praktik diduga percaloan proyek,” ucap dia.

Menurut Syamsuddin, ada beberapa poin yang sudah sangat jelas bahwa DPRD sesungguhnya ialah bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka seharusnya para legislator ini ikut bersama mengawal jalannya pemerintahan, termasuk dalam menata kota.

“Tapi poin yang ingin dijelaskan adalah sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemda. Sungguh sangat ironi saya lihatnya,” tegas dia.

Sementara menanggapi adanya sejumlah elit parlemen tang tersandung kasus korupsi di berbagai daerah, Syamsuddin menyarankan masyarakat lebih cerdas dalam memilih wakilnya. Menurut dia, parlemen tak harus sampai dibubarkan, ia lebih sepakat untuk bebersih parlemen.

“Ibarat kalau banyak tikus di rumah, jangan sampai rumahnya yang dibakar tapi dibersihin. Kalau banyak koruptor di DPR, ya jangan DPR yang dibubarin, tapi harus dibersihkan semua sehingga koruptor tidak boleh masuk. Caranya, ya dalam seleksi caleg harus dipastikan partai tidak boleh merekrut orang yang memili rekam jejak buruk. Seperti tersangka koruptor contohnya, tidak boleh ikut pileg,” paparnya.

Dilain pihak, H Mulyadi, salah satu anggota DPRD Kota Bogor menilai bahwa masyarakat sah-sah saja dalam menilai kinerja legislatif. Ia menganggap bahwa hal tersebut positif lantaran kinerjanya terpantau langsung oleh rakyat.

“Dewan ya dikritik atau disoroti itu wajar dan sah-sah saja. Justeru kita bisa ambil sisi positif dari kritikan itu. Kan artinya positif, masyarakat hingga saat ini masih perhatian terhadap kinerja dewan,” tandasnya.

Sekedar diketahui, Poltracking Indonesia melakukan survei pada 8-15 November 2017. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random dengan 2.400 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan margin of error +/- 2% pada tingkat kepercayaan 95%. 

Responden diwawancarai tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap desa/kelurahan.

Berdasarkan hasil survei tersebut, publik menyatakan puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (54%), Polri (51%), Mahkamah Agung (46%), Mahkamah Konstitusi (46%), Badan Intelijen Negara (46%), dan Kejaksaan Agung RI (45%). Sedangkan MPR (44%), DPD (37%), partai politik (34%), dan DPR (34%).

KOMENTAR