Select Page

Memanas, Bima Bakal Diboikot Anggota DPRD? Benarkah atau Hanya Gertak Sambal? | Headline Bogor

Memanas, Bima Bakal Diboikot Anggota DPRD? Benarkah atau Hanya Gertak Sambal? | Headline Bogor

KOTA BOGOR – Debat kandidat pertama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (cawalkot) dengan tema “memajukan daerah, mensejahterakan masyarakat”, telah selesai di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Dareah (KPUD) Kota Bogor, yang bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi swasta. Debat berjalan seru dan panas, hingga ada pernyataan salah satu paslon yang di anggap sangat memojokan salah satu lembaga negara yakni DPRD Kota Bogor.

Pernyataan yang memojokan salah satu lembaga itu, terjadi saat pasangan calon no urut 1 bertanya tentang mandeg dan gagal lelangnya RSUD dan mangkraknya pembangunan Masjid Agung. Pertanyaan yang dilontarkan ke no urut 3 langsung dijawab oleh calon walikota yang notabene sebagai petahana, bahwa gagal lelang dan mandeknya pembangunan RSUD karena kurangnya persetujuan dan dorongan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Bima mengaku, soal RSUD itu sebetulnya sudah dianggarkan untuk dibangun tahap kedua sehingga kelas tiganya banyak dan warga memiliki fasilitas yang lebih baik. Tetapi tidak disetujui oleh teman teman dewan di DPRD Kota Bogor.

“Oleh karena itu, tahun ini Pemkot membantu dan berusaha untuk mencari akses pendanaan yang lain, misal bisa melalui public private partnership jadi banyak pendanaan – pendanaan yang lain untuk membangun RSUD kedepan, Insya Allah,” tegasnya.

Pernyataan yang terlontar itu, mendapat kecaman dan kritikan langsung dari Anggota, bahkan pimpinan DPRD Kota Bogor.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor Atty Soemadikarya mengatakan, debat kandidat hari ini cukup seru di saksikan seluruh masyarakat Indonesia. Hanya, sangat di sayangkan pada saat sesi tanya jawab paslon perihal pembangunan RSUD Kota Bogor, paslon no 3 menyudutkan lembaga DPRD.

“Marwah lembaga DPRD sangat di remehkan sebagai lembaga pelayan rakyat,” ucapnya.

Lanjut Atty, untuk diketahui proyek RSUD Kota Bogor itu, sudah di dorong oleh Badan Anggaran DPRD sebesar Rp72 Milyar, anggaran itu pun  disetujui oleh semua Anggota Dewan. Namun, pada tahun 2017 Proyek yang sudah dianggarkan itu harus gagal. Meski gagal DPRD terus mendorong kembali untuk masuk di biaya anggaran 2018 karena menyangkut kepentingan prioritas rakyat. “Kok kita (DPRD-red), yang di salahkan, media kan mencatat dan itu bukti kalau DPRD meneriakan pembangunan yang gagal lelang itu untuk dianggarkan kembali. Kepada saudara Bima Arya harus klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya itu,” tegas Atty.

Atty melanjutkan, dirinya akan melaporkan pemojokan cawalkot petahana itu kepada pimpinan DPRD, agar semua dewan memboikot Bima selama paslon Badra tidak meminta maaf atas kesalahannya itu. “Saya akan minta pimpinan dewan untuk mengirimkan surat teguran kepada saudara Bima, agar dia meminta maaf di depan publik, demi kembali baiknya nama dan marwah DPRD,” geramnya.

Kekecewaan diperlihatkan Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono yang hadir langsung menyaksikan debat. Heri mengungkapkan kekecewaannya karena Bima Arya seolah menyudutkan lembaga DPRD, namun Heri menilai bahwa yang terjadi merupakan kehilafan dan terpeleset lidah dari Bima Arya.

“Terkait adanya kegagalan lelang seperti pembangunan RSUD, itu bukan domain DPRD karena pelaksananya eksekutif,” ujarnya.

Anggota DPRD fraksi PPP, Andi Surya Wijaya, juga bereaksi atas disudutkannya lembaga dewan oleh paslon nomor 3. Ia menjelaskan,  pola komunikasi Bima yang harus diperbaiki karena dewan pun tidak mungkin secara tiba tiba menolak. Ada payung hukum juga yang harus dikaji, tidak asal-asalan dewan setuju.

“Jika hal itu berbenturan dengan aturan tentu kita juga harus berhati-hati. Oleh karena itu, harus dibangun harmonisasi dan komunikasi politik yang baik antara Eksekutif dan Legislatif, karena memang kita juga sifatnya mitra,” jelasnya.

Senada, anggota DPRD fraksi PKS, Adityawarman Adil menegaskan, bahwa apa yang dinyatakan oleh calon dari petahana itu tidak sesuai dengan kenyataan dan sangat mengada-ada.

“Pembangunan RSUD Kota Bogor ini sudah kita dukung sepenuhnya dari DPRD untuk dilanjutkan. Tetapi justru Pemkot Bogor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (PAPD) yang menolaknya dengan alasan jika disetujui akan melanggar Kemendagri. Padahal, setelah dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang ada masih tertera walaupun untuk tahap tiga dan bisa disesuaikan. Kemudian terkait mangkraknya Masjid Agung, kami juga sangat menyayangkan,” tandasnya.

KOMENTAR