Select Page

Paguyuban Pedagang Berdialog Dengan Wakil Walikota Dan Komisi 2 DPRD Kota Bogor | Headline Bogor

Paguyuban Pedagang Berdialog Dengan Wakil Walikota Dan Komisi 2 DPRD Kota Bogor | Headline Bogor

KOTA BOGOR – Penataan Blok F Pasar Kebon Kembang Kota Bogor sampai saat ini belum juga menemukan kesepakatan antara pengelola pasar dengan para pedagang, dengan membawa keranda mayat para pedagang blok F yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Blok F Pasar Kebon Kembang kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bogor.

Lebih dari 3 jam mereka berorasi menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Kota Bogor, hingga mereka ditemui dan berdialog bersama Wakil Rakyat Komisi 2, Wakapolres Bogor Kota serta Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman.

Ditemui setelah berdialog dengan perwakilan pedagang, Wakil Walikota berujar

“Dalam diskusi ini para pendemo meminta di evaluasi atas rekomendasi yang telah dikeluarkan, Pemkot Bogor pada prinsipnya ingin membangun pasar secepatnya, dan diskusi kali ini kita sepakat untuk dilakukan observasi ulang, hari ini akan dilakukan rapat terpadu antara Pemkot Bogor yang leading sectornya PD Pasar bersama dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dengan melibatkan Paguyuban Pedagang,”

Usmar berharap ada alternatif hasil dari rekomendasi observasi ulang yang akan dilakukan. Jika memang ada beberapa alternatif yang dihasilkan, maka Pemkot Bogor akan mengambil alternatif yang kecil mudharatnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor dari Fraksi Demokrat, Anita Primasari Mongan mengatakan jika memang pembangunan TPS (jl. Dewi Sartika-red) itu tidak melanggar peraturan izinkan, dan jika melanggar peraturan tentu tidak akan direkomendasikan.

“Kami sebagai Wakil rakyat jika memang pembangunan TPS itu tidak melanggar peraturan tentu akan kami izinkan, tapi jika melanggar peraturan tentu kami tidak akan mengizinkan, saran kami jika memang melanggar bisa dicarikan alternatif di daerah sekitaran tempat tersebut yang tidak melanggar peraturan,”

Anita memberi alternatif tempat yang yang kemungkinan tidak melanggar peraturan yaitu tempat berjualan yang menjadi binaan Dinas UMKM di jalan Pengadilan atau di jalan Nyi Raja Permas.

Roy

KOMENTAR