Select Page

alterntif text

Perda Orang Miskin Dilarang Merokok Dalam Rumah

Perda Orang Miskin Dilarang Merokok Dalam Rumah

Revisi rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kini masih dirumuskan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Termasuk soal adanya usulan agar larangan merokok untuk rumah tangga juga diberlakukan.

Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberday­aan Masyarakat Dinkes Kota Bogor Erni Yuniarti mengatakan, batasan KTR nantinya akan mencakup lingkungan rumah tangga. Khu­susnya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mendapat bantuan pemerintah. “Jadi mis­alkan orang tersebut menerima Jamkesda, termasuk ke dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, red) tapi merokok, sementara biaya kesehatan dibiayai pemer­intah, nanti diatur dengan anggota DPRD,” Menurutnya, merokok untuk kalangan RTM harus diatur karena selama ini mereka dibe­baskan dari pembayaran iuran BPJS sebesar Rp25.500 per bu­lan. Sedangkan, untuk membeli rokok mereka sanggup.

“Kami nilainya ini kontradiktif. Pemerintah membiayai mereka, tapi ulah mereka sendiri sakit­nya. Ya nantinya berkoordinasi bukan hanya dengan BPJS Ke­sehatan, termasuk juga dinas sosial (dinsos) dan sebagainya, apakah nanti rekomendasi penerbitan PBI. Kan rekomen­dasi dari dinsos juga, apakah mereka merokok,” paparnya.

Jika masyarakat miskin terse­but melanggar, ancamannya rekomendasi PBI itu akan di­cabut. Namun, mekanismenya masih dibahas. “Saat ini masih kami tampung aspirasinya. Karena kan kalau orang kaya tidak perlu diatur, mereka memiliki biaya untuk kesehat­annya sendiri. Orang miskin ini yang harus kita atur,” katanya.

Kepala Dinkes Kota Bogor Rubaeah menambahkan, alasan pemerintah memperluas jangkau­an KTR hingga ke rumah tangga masyarakat mengingat amanat dari azas perda KTR itu sendiri. Ia pun menjabarkan, rumah yang perlu menjadi KTR yang dimaksud yakni rumah yang terdapat ang­gota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun dan rumah yang menjadi target program bantuan hibah pemerintah.

“Penerapan KTR pada ke­lompok ini sangatlah penting. Menjadi ironis, mereka lebih memilih membeli rokok dari­pada mencukupi kebutuhan wajib rumah tangga,” sebutnya.

Mekanisme pelaporan ma­syarakat terhadap oknum yang melanggar KTR perlu lebih di­perjelas dan dipermudah. Sep­erti teknik pelaporan, instansi penerima laporan, waktu pelak­sanaan eksekusi dan hadiah serta kerahasiaan identitas bagi pelapor.

“Sampai saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak memasukkan rumah tangga sebagai salah satu area KTR. Dengan pertimbangan rumah tangga adalah privat area dan belum terdapat mekanisme pengawasan serta penegakan hukumnya,” terangnya.

Ia pun menyatakan Pemkot Bogor tetap konsisten dan berkomitmen melindungi ma­syarakat Kota Bogor dan gen­erasi muda dengan semangat pengendalian tembakau demi kesehatan menuju masyarakat Kota Bogor Sehat.

“Di antaranya terkait penggu­naan shisha dan rokok elektrik semakin meningkat, terutama di kalangan remaja atau anak mu­da, tidak tersuratnya peran SKPD lain (tim pembina, red) dalam penerapan KTR, kawasan yang diatur belum mengakomodasi semua kawasan di Kota Bogor, tidak ada sanksi bagi peroran­gan jika ditemukan pelanggaran KTR di Tempat-tempat Umum (TTU), batas-batas KTR yang bisa diterjemahkan bias, imple­mentasi penegakan yang masih rancu dan lain-lain,” pungkasnya. (metropolitan)

 

KOMENTAR

About The Author