Select Page

Advertisement

PILKADA KOTA BOGOR, STS SIAPKAN PROGRAM PRORAKYAT

PILKADA KOTA BOGOR, STS SIAPKAN PROGRAM PRORAKYAT

(Headlinebogor.com) – Pergantian kursi Walikota Bogor akan segera diselenggarakan pada 2018 mendatang. Para kandidat bakal calon Walikota pun sibuk menata program serta visi misinya dalam membawa Bogor di masa depan. Begitu pula yang dilakukan Sugeng. Salah satu kandidat Walikota Bogor 2018 ini mengusung tagline “Sang Pembela”.

Sugeng yang kerap disapa bapak peci hitam, nampaknya sudah siap dalam pertarungannya pada pemilihan Walikota Bogor 2018. Program kerjanya yang nyata dengan mengangkat masyarakat kecil, Sugeng adalah sosok yang merakyat.

Fokus Sugeng dalam menata Kota Bogor terbagi dalam beberapa elemen. Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, hingga pengangguran menjadi fokus yang akan dibangun. Pada sektor kesehatan, pemberdayaan BPJS akan ditingkatkan. Berawal dengan keluhan warga terkait BPJS pada layanan rawat inap kelas tiga, warga seperti mendapat diskriminasi dengan sulitnya mendapatkan ruangan kelas tiga di beberapa rumah sakit di Kota Bogor. Sugeng berniat akan merapihkan sistem BPJS yang sudah ada sekarang ini agar bagaimana caranya warga akan mendapatkan ruang di kelas tiga.

Pada sektor pendidikan, indikasi pungutan liar di beberapa sekolah negeri di Kota Bogor akan dipangkas. Dengan latar belakang sebagai advokat, Sugeng melihat banyak kekeliruan pada sistem pendidikan sekarang ini. Seperti pada sekolah negeri daerah Layungsari yang sudah mendapat biaya bantuan dari pemerintah, namun kualitas sarana dan prasarana sekolahnya yang masih terbilang rendah.

Infrastruktur juga menjadi fokus program Sugeng dalam pemilihan Walikota Bogor 2018 mendatang. Pada sektor ini jalanan kampung, mck, sanitasi lingkungan, hingga RTLH (Rumah Tak Layak Huni) akan kembali dibenahi. Karena menyangkut hak-hak dasar masyarakat.

Pengangguran juga akan di minimalisir melalui program SETARA (Setahun Lima PuluhnJuta Untuk Tiap RT). Diharap dengan mengusung program ini dapat mengurangi angka pengangguran minimalnya di tingkat RT. Dengan biaya 50 juta satu tahun pastinya dikhawatirkan adanya penyelewengan biaya SETARA ini. Namun demikian, Sugeng akan memberdayakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang sudah di akreditasi sebelumnya. Hal ini agar tidak menambah mata pungutan liar bertambah. Rencananya LSM akan diberdayakan yang bersifat mendampingi, mengawasi dalam penyusunan hingga pengalokasian anggaran serta melaporkan tindak penyelewengan.

 

 

KOMENTAR

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *