Select Page

Advertisement

23 Advokat Ajukan Amicus Curiae Ke Pengadilan Tinggi Jakarta Terkait Putusan Perkara Peradi | Headline Bogor

23 Advokat Ajukan Amicus Curiae Ke Pengadilan Tinggi Jakarta Terkait Putusan Perkara Peradi | Headline Bogor

JAKARTA – Polemik soal kepengurusan organisasi advokat di Indonesia seolah tak pernah habis cerita. Gugatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan dengan Juniver Girsang justru mendapat putusan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dari Majelis Hakim. Menyikapi putusan tersebut, sebanyak 23 advokat dari Tim Advokasi Amicus mengajukan dokumen Amicus Curiae atau juga disebut Sahabat Peradilan, Jumat (5 Oktober 2018).

Tim Advokasi Amicus mendorong Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk meralat putusan PN Jakarta Pusat serta Pengadilan Tinggi diminta memeriksa perkara gugatan Peradi di tingkat banding dengan sejumlah dalih argumentasi. Peradi yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan memang telah mengajukan upaya banding atas putusan NO itu.

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah memutus sengketa kepengurusan organisasi advokat sebagai bukan kewenangan pengadilan untuk memutuskan. Intinya, peradilan nampak enggan ikut campur menengahi polemik yang berkaitan internal organisasi advokat di Indonesia.

Isi putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat ini juga nampak sejalan dengan sikap Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali saat menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA 073) pada September 2015, Berdalih dengan fakta bahwa Peradi telah terpecah dengan masing-masing pihak menyatakan sebagai pengurus yang sah, dan Hatta Ali memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menerima pengambilan sumpah advokat dari organisasi advokat apa saja.

Alih-alih mendorong penyelesaian sengketa, Ketua Mahkamah Agung menyatakan akan terus mengakui eksistensi semua organisasi advokat dalam hal pengambilan sumpah. Seakan Hatta Ali melempar “bola panas” ke parlemen karena menyatakan pilihan sikap Mahkamah Agung akan terus demikian sampai ada Undang-undang Advokat yang baru.

Endin, SH, MH, CPL dan Asep Dedi, SH (Dokpri)

Asep Dedi, SH , juru bicara Tim Advokasi Amicus mengatakan, bahwa pihaknya merasa perlu mengajukan opini dalam bentuk Amicus Curiae karena peluang yang diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Hakim, dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. dan Amicus Curiae praktiknya memang biasanya di common law, tapi sudah diakui di Indonesia dengan dasar pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Untuk perkara ini kami melibatkan diri,” ujar Asep Dedi.

Dalam rekomendasi yang diajukan lewat Amicus Curiae tersebut mereka mempersoalkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang dinilai belum melaksanakan unsur dalam Pasal 178 HIR sepenuhnya sehingga putusan gugatan menjadi tidak dapat diterima.

Tim Advokasi Amicus meminta Pengadilan Tinggi untuk memperhatikan Pasal 10 ayat 1-2, Pasal 25 ayat 2, Pasal 50 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 28 ayat 2 UU Advokat. Selain itu, mereka juga membandingkan putusan pengadilan dalam perkara dualisme kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Tim Advokasi Amicus lainnya yakni Endin, SH, MH, CPL menilai ada sikap tidak konsisten dari PN Jakarta Pusat yang menyatakan pengadilan tidak berwenang padahal dalam perkara dualisme BANI bisa diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan negeri. Begitu juga soal dualisme kepengurusan partai politik yang telah diputuskan pengadilan tata usaha negara.

“Kami mendorong untuk melindungi organisasi advokat khususnya Peradi agar tidak terjadi dualisme, mendorong Peradi tunggal,” Ujar Endin.

Tim Advokasi Amicus, mengkritisi sikap PN Jakarta Pusat yang justru menyatakan perlunya Mahkamah Advokat untuk memutuskan permasalahan internal organisasi advokat. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dinilai mengabaikan asas Ius Curia Novit (hakim harus dianggap mengetahui semua hukum) sehingga seharusnya tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan argumentasi demikian. (*)

KOMENTAR

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *