Select Page

HTI Dibubarkan? Ini Putusan Hakim | Headline Bogor

HTI Dibubarkan? Ini Putusan Hakim | Headline Bogor

JAKARTA – Dalam Persidangan atas Perkara No.211/G/2017/PTUNJKT, Senin, 07 Mei 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melawan Menteri Hukum dan HAM Indonesia yang menyoal tentang Pencabutan Badan Hukum Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia akhirnya mengabulkan dalil dan argument Hukum yang diajukan oleh Tergugat yakni Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI melalui Putusan yang telah di bacakan oleh ke-tiga Hakim secara bergantian. “Dengan Demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya,” demikian Hakim PTUN membacakan amar putusannya.

Dengan demikian, HTI secara hukum dilarang hidup, berkembang dan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dan oleh karenanya SK Menkumham terkait Pencabutan Badan Hukum Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia tetap berlaku.

Ridwan Darmawan, Direktur Eksekutif Bhinneka Institute yang juga salah satu Tim Kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM RI tersebut menyatakan apresiasi yang tinggi atas putusan Hakim PTUN Jakarta.

Ridwan menyatakan bahwa majelis hakim telah dengan cermat dan hati-hati memeriksa dan mengadili Perkara sensitif tersebut, sehingga putusannya menurut saya telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, tentu dalam hal ini rumpun hukum administrasi atau kebijakan publik, hakim telah mengambil kesimpulan yang tepat dari 18 kali persidangan, 100 lebih alat bukti yang diajukan Tergugat (Pemerintah), 23 orang Saksi dan ahli yang telah di hadirkan berasal dari berbagai elemen bangsa seperti PBNU, Muhammadiyah, Rektor dan Guru besar PTN, eks HTI dan lain-lain.

Oleh karenanya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang mencabut status Badan Hukum HTI merupakan tindakan yang sah dan tepat. Apalagi keputusan tersebut telah dikuatkan DPR dengan dijadikannya Perpu Ormas yang menjadi landasan pembubaran HTI menjadi Undang-undang, sehingga telah menjadi hukum positif yang harus dijalankan oleh segenap elemen bangsa ini.

Ridwan menegaskan bahwa sejak awal kami yakin Keputusan Menkumham mencabut dan membubarkan HTI telah berdasar dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

“Tentu saja sah dan telah sesuai dengan hukum dan AAUPB, karena pertama, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kedua, dibuat sesuai prosedur, dan terakhir, substansi yang sesuai dengan obyek keputusan,” tandas Ridwan, Ormas HTI jelas-jelas telah mengembangkan dan menyebarkan faham khilafah yang bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan konsensus bersama seluruh elemen negara Indonesia, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh HTI jelas-jelas telah masuk kriteria sebagai pengkhianat atas consensus yang ada, HTI berniat dan beraktivitas untuk mengubah NKRI menjadi Negara Khilafah, kami menghimbau agar semua elemen bangsa menghormati serta menjalankan putusan hukum tersebut. “mari seluruh elemen bangsa menghormati serta menjalankan putusan hukum tersebut, ingat, kita ini satu Kesatuan meski berbeda – beda baik suku, ras, agama dan tentu pilihan politik, namun hendaknya konsesus nasional kita Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka tunggal ika tetap menjadi panduan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara, ” pungkas Ridwan Darmawan yang juga salah satu Anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).

Seperti diketahui, persidangan perkara antara HTI versus Pemerintah ini sudah berlangsung sejak 23 November 2017 silam, sidang Putusan ini adalah sidang yg ke-18, total saksi dan ahli yang di hadirkan oleh Pemerintah sejumlah 23 orang yang berasal dari berbagai elemen bangsa yakni dari PBNU, Muhammadiyah, Rektor, Guru Besar di Perguruan Tinggi Negeri, Eks – HTI dan lain-lain. Pemerintah diwakili oleh 22 orang kuasa hukum, dimana 11 diantaranya adalah advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).

KOMENTAR