Select Page

Advertisement

PN Cibinong Batasi Peserta Sosialisasi E-Court, DPC KAI Bogor Raya Bereaksi Keras..! | Headline Bogor

PN Cibinong Batasi Peserta Sosialisasi E-Court,  DPC KAI Bogor Raya Bereaksi Keras..! | Headline Bogor

KABUPATEN BOGOR – Sosialisasi aplikasi e-court terhadap advokat pengguna pendaftaran perkara perdata secara siber atau online yang dilaksanakan badan peradilan bekerjasama dengan organisasi advokat, merupakan upaya mendukung pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian halnya, Pengadilan Negeri Cibinong salah satu badan peradilan berencana melaksanakan sosialisasi aplikasi e-court bagi para advokat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, namun pihak Pengadilan Negeri Cibinong dalam menentukan jumlah peserta sosialisasi aplikasi e-court terkesan diskriminatif kepada Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan cenderung mengutamakan induk organisasi advokat lainnya, sehingga mendapat reaksi keras dari Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Bogor Raya.

Pasalnya pihak pengadilan negeri cibinong hanya menyetujui 10 (sepuluh) orang saja dari sekian banyak nama advokat yang diusulkan untuk menjadi peserta oleh Ketua DPC KAI Bogor Raya, dan ironisnya lagi pihak Pengadilan Negeri Cibinong juga meminta kepada Ketua DPC KAI Bogor Raya, “Jika akan membawa anggotanya maka agar mengonfirmasi atau berkoordinasi dengan Ketua Peradi”, Hal tersebut sesuai dengan konfirmasi yang diterima Ketua DPC KAI Bogor Raya dari pihak Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 dan 5 /10/2018.

Terkait hal tersebut, Ketua DPC KAI Bogor Raya, Ari Indra David, S.H., M.H., dalam keterangan persnya memberi tanggapan secara tegas:

“Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan anggotanya dalam kedudukannya bukanlah di bawah naungan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) ataupun induk organisasi advokat lainnya,” ujar Ari Indra David.

Ketua DPC KAI Bogor Raya, Ari Indra David, S.H., M.H.

“Kongres Advokat Indonesia (KAI) merupakan induk organisasi advokat yang sudah terverifikasi dan terdaftar pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jadi KAI memiliki hak yang sama dengan induk organisasi advokat lainnya, tanpa terkecuali,” terangnya.

”Jika pihak Pengadilan Negeri Cibinong masih tetap bersikukuh dengan pendirian dan perlakuannya terhadap KAI khususnya DPC KAI Bogor Raya, maka kami tidak akan segan-segan untuk melaporkannya ke Komisi Yudisial Republik Indonesia,” tegas Ari Indra David.

Sekretaris DPC KAI Bogor Raya, Arifin, S.H., M.H., menilai perlakuan yang diberikan PN Cibinong adalah diskriminatif.

“Pembatasan jumlah peserta sosialisasi aplikasi e-court yang hanya 10 (sepuluh) orang advokat saja dari sekian banyak nama advokat yang diusulkan oleh Ketua DPC KAI Bogor Raya dan selanjutnya diminta agar mengonfirmasi atau berkoordinasi dengan Ketua Peradi jika hendak membawa anggotanya sebagai peserta, adalah bentuk perlakuan yang diskriminatif dan melecehkan kami dan KAI, maka dengan ini kami menolak dengan tegas,” tegas Arifin.

Sekretaris DPC KAI Bogor Raya, Arifin, S.H., M.H.

“Oleh karena itu kami berharap kepada pihak Pengadilan Negeri Cibinong terutama ketuanya agar dapat memahami kedudukan advokat dan induk organisasinya berdasarkan hukum dan undang-undang advokat sehingga tidak terjadi kekeliruan lagi, selain itu kami berharap juga agar jumlah peserta dari kami harus lebih banyak lagi sehingga setara (adil) dengan jumlah peserta dari induk organisasi advokat lainnya,” tambah Arifin.

Sementara itu Kabid (Kepala Bidang) Humas DPC KAI Bogor Raya, Burhan Fadly, S.H., menginformasikan, pihaknya akan mencoba mendatangi pihak PN Cibinong untuk meminta klarifikasi.

“DPC KAI Bogor Raya beserta para anggota secara beramai-ramai akan mendatangi dan menemui Kepala Pengadilan Negeri Cibinong untuk meminta klarifikasinya terkait pembatasan jumlah peserta (quota) sosialisasi aplikasi e-court bagi advokat yang berasal dari KAI,” ujar Burhan

Kabid (Kepala Bidang) Humas DPC KAI Bogor Raya, Burhan Fadly, S.H

“Aksi solidaritas yang dilakukan nanti oleh para advokat dari DPC KAI Bogor Raya, menunjukan bahwa KAI tidak hanya dikenal sebagai organisasi profesi tetapi juga sebagai organisasi advokat pejuang atau organisasi pergerakan advokat, dan hal ini dilakukan KAI semata-mata demi menjaga marwah profesi advokat Indonesia sebagai penegak hukum dan keadilan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya,” lanjut Burhan memberikan semangat.

“Dan saat ini bukan jamannya lagi bagi pihak-pihak lain yang mencoba melecehkan, terlebih-lebih mengkriminalisasikan profesi advokat sebagai profesi mulia (officium nobile), oleh karenanya rekan-rekan advokat harus memiliki kesadaran untuk bersatu padu guna menghalau segala macam pola dan bentuk yang mengancam eksistensi profesi advokat terutama para advokat dalam naungan Kongres Advokat Indonesia (KAI),“ tutup Burhan. (*)

KOMENTAR

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *