Select Page

Sabela Gayo (Ketum APPI) Ajukan Constitutional Review UU SISDIKNAS ke Mahkamah Konstitusi | Headline Bogor

Sabela Gayo (Ketum APPI) Ajukan Constitutional Review UU SISDIKNAS ke Mahkamah Konstitusi | Headline Bogor

JAKARTA – Pada tanggal 23 Mei 2018 yang lalu, Sabela Gayo (Ketua Umum DPN APPI) mengajukan permohonan Constitutional Review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa Pasal yang dimohonkan pengujiannya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu:

Pasal 15, 20 ayat (3),
Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7),
Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 67 ayat (1),
Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2, dan
Pasal 70 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal-Pasal tersebut dianggap oleh Sabela Gayo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa Pasal tersebut di atas, dinilai oleh Sabela Gayo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertentangannya yaitu terkait dengan pengaturan Pendidikan Profesi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. UU tersebut telah memasukkan Pendidikan Profesi ke dalam ruang lingkup Pendidikan Nasional khususnya memasukkan Pendidikan Profesi sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi. Padahal menurut Pasal 19 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas itu sendiri, disebutkan bahwa “Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.” Jadi menurut Sabela Gayo, sangat tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila Perguruan Tinggi ikut-ikutan campur tangan di dalam mengurusi Pendidikan Profesi di Indonesia.

Prof. Johanes Gunawan (Ketua Tim Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum Dikti) pernah menyampaikan bahwa Kemenristekdikti akan menyerahkan Pendidikan Profesi Notariat kepada Asosiasi Profesi Noataris karena menurut beliau ada perbedaan karakteristik antara Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54927a89c4511/dikti-akan-hilangkan-magister-kenotariatan-dari-perguruan-tinggi). Beliau mengatakan bahwa “karakteristik pendidikan notariat adalah pendidikan profesi, bukan pendidikan akademik dan karena pendidikan notariat ditempatkan di pendidikan akademik maka akhirnya kemampuan (skill) membuat akta menjadi rendah dan kemampuan (skill) membuat makalah yang tinggi, padahal yang diharapkan adalah kemampuan (skill) membuatnya aktanya yang tinggi”. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Prof. Johanes Gunawan tersebut telah membuktikan bahwa Pendidikan Profesi bukan merupakan ruang lingkup dari Pendidikan Tinggi.

Di dalam Petitumnya, Sabela Gayo meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar Pasal-Pasal yang mengatur tentang Pendidikan Profesi sebagaimana yang diatur di dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di akhir pembicaraan, Sabela Gayo menyampaikan bahwa ia juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar pengaturan mengenai Pendidikan Profesi seperti standar kompetensi, sistem Pendidikan dan Pelatihan dan skema sertifikasinya diserahkan kepada masing-masing Asosiasi Profesi di masing-masing sektor. Perguruan Tinggi jangan lagi mengurusi masalah Pendidikan Profesi dan fokus saja untuk mengurusi Pendidikan Akademik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas itu sendiri.

KOMENTAR