Sistem sosial yang dibangun oleh persepsi masyarakat akan merubah paradigma baru dalam menentukan pilihan politik. Entitas agama islam sebagai agama mayoritas dan suku sunda sebagai ciri khas masyarakat Jawa Barat akan menjadi variabel penting dalam persaingan politik Pilgub 2018 nanti. Dari dua identitas ini akan menjadi perhatian khusus bagi para kontestan politik dalam menentukan kebijakan politiknya mulai dari pengusungan calon, konsolidasi koalisi partai, dan strategi pemenangan politik.
Dari identitas agama, bahwa buih-buih Pilgub Jakarta akan berdampak pada Pilgub Jabar 2018, isu penistaan agama akan kembali mewarnai, Perppu Ormas No 2 tahun 2017 yang ditentang oleh sebagian umat islam juga akan menjadi isu sentral persaingan poliik Jabar. Siapapun bisa memanfaatkan isu ini demi kepentingan politiknya, tetapi jangan sampai kontestan politik membenturkan masyarakat satu dengan yang lainnya.
Dari identitas kesukuan, bahwa masyarakat Jawa Barat akan memilih pemimpin yang menjadi bagian dari pada Jawa Barat yaitu seorang pemimpin yang lahir dari tanah sunda. Sehingga isu putra daerah akan muncul dan kemungkinan tidak akan ada calon gubernur yang berasal dari luar Jawa Barat.
Tetapi yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah identitas agama akan dipolitisasi secara keji oleh politikus. Boleh-boleh saja bahkan wajib hukumnya agama mengambil peran politik, sebab inilah ciri ummat yang tidak sekuler. Tetapi jika agama hanya dijadikan batu loncatan demi mendapatkan kekuasaan dan setelahnya tidak berpegang teguh terhadap agama, maka akan lahir kembali adagium bahwa islam tidak boleh berpolitik sebab agama telah dinodai oleh politik yang salah, politik yang menghasilkan pemimpin-pemimpin korup.
“Kami butuh calon pemimpin yang miskin pencitraan tetapi kaya akan pengabdian, pemimpin yang mampu menghadirkan baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur, pemimpin yang mampu menciptakan kedamaian, keindahan, keamanana dan kesejahteraan bagi masyarakatnya”.
Ditulis oleh :
Muhammad Arifn
Mahasiswa FISIP
Universitas Djuanda Bogor
