Select Page

alterntif text

Apakah Perpres PPK Merupakan Solusi Final Bagi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia?

Apakah Perpres PPK Merupakan Solusi Final Bagi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia?

Headlinebogor.com – Sejak Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 terkait Pembentukan Peraturan Perudang-undangan tanggal 1 November 2004 berlaku, pemerintah pun kita (masyarakat) mengenal adanya sebuah peraturan khusus dikeluarkan oleh presiden yang kita kenal sebagai Perpres. Dalam ketentuan pasal 1 angka 6 UU No 10/2004 dirumuskan, peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden.

Undang-undang Perpres tersebut,  merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Sebagai penyelenggara pemerintahanan, presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan UU atau menetapkan keputusan presiden (Peraturan Presiden) sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah sehingga merupakan peraturan perundang-undangan (wetgeving).

Merujuk pada konstitusi yang berlaku,  pada tanggal 6 September 2017 Presiden Jokowi menandatangani sebuah peraturan baru di mana Peraturan Presiden ini terdaftar sebagai Perpres Nomor 87 tahun 2017 dengan bertumpu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Peraturan yang oleh presiden Jokowi disebut sebagai Perpres Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) ini adalah peraturan yang (nantinya) akan menggantikan Peraturan Menteri Dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permen Mendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Peraturan tersebut pada akhirnya mendapat penolakan dari kalangan NU karena mengatur waktu sekolah 5 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari dengan alasan kebijakan sekolah 8 jam tersebut dianggap bisa mematikan Sekolah Madrasah Diniyah yang jam belajarnya dimulai pada siang hari.

Mendapat gelombang aksi penolakan terhadap peraturan nomor 23 tahun 2017, pemerintah akhirnya menempuh jalan damai demi menyelamatkan proses pendidikan di Indonesia termasuk lembaga pendidikan yang (akan) mengalami dekadensi aspek-aspek pendidikan jika peraturan tersebut dilegitimasi dan diimplementasikan. Dengan jalur diplomasi kepada tokoh-tokoh agama, para pakar pendidikan dan akademisi dan lembaga terkait akhirnya pemerintah menemukan jalan terang untuk kualitas pendidikan di Indonesia yaitu melalui Presiden Jokowi sebagai pemegang kuasa dengan keputusan (beschikking) Perpres Nomor 87 tahun 2017.

Kegiatan Pendidikan dan Penguatan Karakter

Sebagai kegiatan, pendidikan dirincikan sebagai kegiatan 1) memelihara, merawat dan mengasuh; 2) membiasakan; 3) mengajar dan 4) membina sikap hidup yang baik dan tepat. Kegiatan yang terakhir biasanya disebut puncak kegiatan pendidikan. Karena itu bila puncak itu tidak dapat dicapai sulitlah mengatakan bahwa pendidikan itu berhasil. Pendidikan seperti itu adalah pendidikan yang belum selesai, yang salah, yang tidak mendidik.

Yang dimaksudkan dengan sikap hidup yang baik dan tepat adalah kecenderungan yang tetap akan baik yang ada dalam diri seseorang. Kecenderungan itu menggerakannya untuk memilih yang baik daripada yang tidak baik, atau untuk lebih memilih yang lebih baik daripada yang baik dalam pelbagai situasi hidup.

Meruntut pada kegiatan pendidikan tersebut dengan output yang diharapkan oleh pihak lembaga pendidikan tentunya ingin menjadikan anak didik sebagai manusia yang baik dan tepat. Untuk itu, yang menjadi faktor utama dalam skala pendidikan demi meningkatkan kualitas diri dan mental seorang adalah dengan mengimbangi kegiatan pendidikan terhadap penguatan karakter.

Dengan demikian nampaklah bahwa kegiatan pendidikan dan penguatan karakter merupakan sarana yang sangat penting untuk mengembangkn manuia seutuhnya. Dalam pendidikan dikembangkanlah kemampuan intelektual , afektif, moral, serta artistik yang terdapat dalam diri manusia. Dengan demkian tepatlah ia ketika didukung dengan penguatan karakter akan mempertegas interaksi secara kreatif dengan lingkungannya.

Konsepsi Pendidikan

Kegiatan pendidikan selalu berkaitan dengan konsepsi pendidikan. Dan yang dimaksudkan dengan konsepsi pendidikan adalah seperangkat paham dasar yang diyakini dan dijadikan pegangan untuk mendidik manusia dan dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Setiap masyarakat memiliki konsepsi pendidikannya sendiri. Karena itu bila dalam masyarakat tertentu orang mau mendidik anak menjadi anak yang baik, perlulah diperiksa lebih dahulu manakah paham dasar tentang manusia yang baik dalam masyarakat tersebut. Paham dasar itu menjadi landasan untuk menentukan sasaran serta tujuan, materi serta cara-cara yang harus digunakan dalam kegiatan mendidik.

Filosofi Perpres Pendidikan Penguatan Karakter dan Tujuan Jokowi

Kembali saya mengajak kita untuk menyelami sekali lagi  dasar Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Konstruksi pemikiran Presiden Jokowi terhadap apa yang dicuatkannya ke dalam sebuah subjek peraturan yang legitim tentunya ia bagun atas dasar kesadaran yang bermakna dan interpretasi dari berbagai persoalan yang menyoroti problema pendidikan di Indonesia.

Saya menekankan pada sub “Pendidikan Karakter” tentunya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang membingkai pada kacamata pendidikan kita. Kontemplasi pendidikan Indonesia semakin tergerus peradaban, kita bersikap dalam kondisi kultur sosial dan menyambung kemajemukan pada sebuah keniscayaan bangsa adalah tentang bagaimana kita mengolah pikiran, perasaan dan sikap pada kebermaknaan peradaban luhur bangsa kita.

Dalam Peraturan Presiden (87/2017)  yang dimaksud dengan Penguatan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Revolusi Mental.

Kementerian yang bertanggung jawab dan pelaksananya  (termuat dalam Pasal 12) atas implementasi Perpres ini adalah, 1) Pelaksana PPK dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan tangung jawabnya masing-masing (termuat dalam pasal 13).

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan, merupakan fokus ruang lingkup dari Pendidikan Penguatan Karakter ditambah dengan pelaksana dan tanggung jawab dan pendanaan. Manifestasi dari PPK dilakukan dengan; 1) berorientasi pada berkembangnya potensi psesrta didik secara menyeluruh dan terpadu, 2) keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan dan, 3) berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada jalur formal dilakukan secara integrasi dalam kegiatan; 1) Intrakurikuler melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai muatan kurikulum, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, 2) Korikuler dilaksanakan untuk pendalaman atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum, 3) Ekstrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampun, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. 4) kegiatan keagamaan dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat dan atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Tujuan Pendidikan Penguatan Karakter

Tujuan Pendidikan Penguatan karakter menurut Perpres ini meliputi;

  1. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa pancasila dan pendidikan karakter yng baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan
  2. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelengaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal dengan memerhatikan keragaman budaya Indonesia
  3. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Apakah PPK solusi final terhadap karakter sisem nasional pendidikan di Indonesia?

Bergulirnya semangat reformasi di penghujung tahun 1997, membawa  angin baru bagi berbagai instansi atau lembaga untuk berbenah diri sesuai dengan kondisi masing-masing.  Salah satu hal yang memprihatinkan adalah reformasi bidang pendidikan belum mendapat perhatian yang serius. Sejak bangsa indonesia merdeka, hingga usianya 72 tahun, dunia pendidikan nampknya belum menjadi prioritas program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Kondisi tersebut, bukan hanya disebabkan oleh pemimpin bangsa, melainkan justru pendidikan menjadi semakin terpuruk karena dibiarkan menjadi komoditas politik, bisnis, dan terjebak masuk dalam korporasi pendidikan, menjadi objek eksploitasi bagi kepentingan industri asing maupun domestik. Usaha mencerdaskan bangsa akhirnya sekadar slogan politik dan cita-cita utopis yang tetap menjadi mimpi bagi sekelompok besar rakyat Indonesia.

Jika kita mencermati Perpres Pendidikan Penguatan Karakter (87/2017) BAB IV Pasal 15 tentang PENDANAAN, maka ia memuat dengan jelas kegagalan pemerintah dalam menafsirkan hakikat sistem pendidikan nasional yang belum mampu melaksanakan fungsi konstitusionalnya yaitu mencerdaskan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasionalnya.

Dalam pasal 15 yang berbunyi; pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari a) APBN, b) APBD, c) masayarakat, d) sumber lain yang sah. Pada huruf c dan d tidak merepresentasikan Penguatan Pendidikan Karakter dalam akar sistem pendidikan nasional. Karena seumber pendanaan tidak mencatumkan secara jelas substansi dari pendanaan tersebut karena bisa melahirkan benih komoditas politik dan objek eksploitasi dalam lembaga pendidikan seperti pungli dan bisnis politik  bisa saja dilanggengkan.

Namun kita mencermati fenomena tergerusnya peradaban bangsa, Pendidikan Penguatan Karakter merupakan satu jalan baru (tidak final) bagi pendidikan karakter bangsa dengan Pancasila sebagai alternatif. Perpres ini harus dijalankan atas dasar kepentingan umum. Sebab kepentingan umum itu merupakan dimensi konstitutif setiap negara. Sementara itu, jati diri bangsa Indonesia terletak pada kepancasilaanya itu.

 

Penulis: Yogen Sogen

Mahasiswa FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Universitas Pakuan Bogor, Penulis Buku Antologi Puisi Nyanyian Savana

Ketua Presidium PMKRI Cabang Bogor.

 

KOMENTAR

About The Author