Select Page

Bhayangkara, Polisi Elit di Zaman Majapahit

Bhayangkara, Polisi Elit di Zaman Majapahit

(Headlinebogor.com) –  Museum Polri yang terletak di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menawarkan penelusuran sejarah kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sentuhan galeri sehingga tanpa terasa membawa para pengunjung pada alam kepolisian masa lalu hingga masa kini.

Salah satunya, bisa kita saksikan di Ruang Sejarah, yang berada di lantai satu bangunan museum.

Di Ruang Sejarah Museum Polri, terdapat beberapa diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan dan kiprah institusi Polri.

Soal perangkat kepolisian di era sebelum kolonial, pada era abad 7-16 masehi, misalnya.

Pada masa ini, ternyata bentuk kepolisian sudah ada.

Jauh sebelum bangsa barat datang ke Indonesia, masyarakat nusantara telah mengenal tugas kepolisian berupa pengamanan dan pembinaan stabilitas negara.

Pada masa itu, organisasi dan sifat tugas kepolisian masih bersifat tradisional yang dilaksanakan oleh pasukan keamanan kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Sriwijaya, yang kala itu merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara, memiliki pasukan keamanan laut yang direkrut dari bajak laut Selat Malaka untuk menjaga aktifitas perniagaan.

Kemudian ada pasukan Bhayangkara di bawah pimpinan Mahapatih Gadjah Mada dari Kerajaan Majapahit.

Kerajaan Majapahit mempunyai beberapa lembaga pemerintahan sebagai kelengkapan untuk membantu Raja dalam melaksanakan pemerintahan.

Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain Sapta Dharma Putra, Bhayangkara, Ratu Agabaya dan Jalanid.

Pasukan Bhayangkara sendiri adalah pasukan yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan.

Pada awal pembentukannya, hanya terdiri dari 15 orang yang dikepalai oleh Patih Gadjah Mada.

Adapun tugas utama pasukan Bhayangkara dalah menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan sekaligus sebagai pengawal pribadi raja dan Kerajaan Majapahit.

Kemudian dalam perkembangannya, pasukan Bhayangkara juga mengemban tugas menegakkan peraturan perundang-undangan kerajaan serta pengawasan perdagangan.

Inilah cikal bakal fungsi kepolisian dan ekamanan di Indonesia yang lahir sejak zaman kerajaan-kerajaan

 

Masa Kolonial dan Pendudukan Jepang

Di era VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), J.P Coen membentuk kesatuan polisi kota di wilayah Jakarta yang saat itu bernama Batavia. Di dalam kesatuan itu, terdapat jabatan-jabatan seperti kaffers (penjaga penjahat), ratelwatcht (penjaga malam) dan landdrost (petugas yang mengamankan daerah di luar Batavia).

Ketika peran VOC berganti menjadi Pemerintahan Hindia Belanda, organisasi dan struktur kepolisian pun berubah.

Pemerintah Hindia Belanda membentuk berbagai kesatuan polisi, misalnya polisi perkebunan, polisi pangreh praja dan polisi lapangan atas nama menegakkan keamanan dan ketertiban termasuk mencegah dan mengatasi perjuangan politik kaum pribumi.

Untuk mengamankan kepentingan politiknya, Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan intelegen polisi yang disebut P.I.D pada 1916.

Pada 1942, Pemerintah Hindia Belanda kalah dalam perang melawan Jepang dan dimulailah era pendudukan Jepang (1942-1945).

Di masa pendudukan ini, bidang kepolisian disesuaikan dengan kepentingan pendudukan militer Jepang. Semua pegawai polisi Belanda ditawan dan diganti dengan pegawai polisi bangsa Indonesia.

Seluruh kesatuan polisi dari masa Pemerintah Hindia Belanda disatukan dalam satu badan kepolisian bernama Keisat-sutai.

Pemerintah pendudukan Jepang kemudian juga membentuk satuan polisi istimewa bernama Tokubetsu Keisatsutai yang menjadi cikal bakal Brigade Mobil. (Feryanto Hadi)

 

 

(Wartakota)

KOMENTAR

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *