NASIONAL – Kementerian BUMN telah menunjukkan dan menetapkan komisaris dan direksi baru PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jasindo tanggal 08 februari 2018, jajaran Direksi sebelumnya telah habis masa tugasnya secara bertahap sampai dengan 05 februari 2018.
Jajaran direksi saat ini adalah Untung H. Santosa, Direktur Utama merangkap direktur pemasaran korporasi) menjabat sampai dengan akhir oktober 2018, Sahata Lumban Tobing, Direktur operasi ritel, diangkat kembali sampai dengan 05 Februari 2023, Ricky Tri Wahyudi, Direktur teknik dan luar negeri, sebelumnya menjabat sebagai kepala devisi Underwriting Non Marine PT Jasindo dan Didit Mehta Pariadi, direktur keuangan dan investasi) sebelumnya menjabat sebagai komisaris independen di PT Jasindo.
Mustafa Khaidir. S.Pd selaku Ketua Umum DPP Pemuda Nasional menilai dalam penunjukan dan pengangkatan direksi tersebut sangat terlihat sekali kejanggalan yang timbul seperti adanya penunjukan Direktur Utama dan pengangkatan komisaris independen sebagai direktur Keuangan dan Investasi.
“Yang lebih aneh lagi Direktur tersebut di angkat tanpa melalui prosedur fit and proper tes. Sangat terkesan sekali ada unsur politis dan kepentingan dalam pengangkatan jajaran direksi tersebut. Sedangkan calon yang telah lulus dari seleksi yang ketat dan telah menjalani Fit And Proper Tes tidak terpilih.” Pungkas Mustafa.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebelumnya Jajaran Direksi yang di pimpin oleh Budi Cahyono terlibat masalah korupsi dan ditetapkan sebagai tersangkat oleh KPK.
Mustafa Ketua Umum DPP PemNas menambahkan seharusnya kementerian BUMN sebagai pihak yang berkompeten bercermin kepada masalah-masalah yang telah terjadi sebelumnya dan tidak lagi menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perahan demi kepentingan politik tertentu.
“Banyak pihak yang menyayangkan bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi saat ini adalah untuk kepentingan politik di tahun 2019. Seperti dilansir beberapa media bahwa Didit Mehta Pariadi adalah bendaraha pemenangan Jokowi-JK pada pilpres 2014. Menurut Ketua Umum Pemuda Nasional sangat tidak dipungkiri bahwa kedudukan beliau di Jasindo juga nantinya akan berkaitan dengan pengumpulan dana kampanye untuk pilpres 2019 mendatang dan tentunya akan sangat berdampak kepada perusahaan serta kesejahteran karyawan.” Ujar Mustafa.
Kami dari DPP Pemuda Nasional sebagai lembaga Organisasi Kepemudaan tentunya sangat prihatin dan peduli untuk melindungi aset-aset negara dari oknum-oknum yang mencoba melakukan tindakan korupsi atau kepentingan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu, dan meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN agar dapat meninjau kembali penunjukan dan pengangkatan Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut.
“Kami juga sudah melaporkan dan berkoordinasi dengan KPK perihal tersebut karena disinyalir banyak sekali unsur penyimpangan.”
“Kami sebagai masyarakat khusus Lembaga Pemuda Nasional tetap mengawal proses ini supaya berjalan sesuai rule yang ditetapkan dan berlaku juga untuk perusahaan dan aset milik negara lainnya supaya tercipta Good Comporate Government di semua bisnis dan pemerintahan.” Ujar Mustafa
Roy
