GMBI Datangi Kesbangpol, Adukan Dugaan PHK dan Hak Pekerja Yang Diabaikan Perusahaan Motor

KOTA BOGOR – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Indonesia Bawah (GMBI) Kota Bogor mendesak adanya penyelesaian atas dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kali ini, GMBI melaporkan sebuah perusahaan otomotif yang beroperasi di wilayah Bogor Timur kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor.

Laporan tersebut disampaikan dalam audiensi antara jajaran GMBI Kota Bogor dengan pimpinan Kesbangpol Kota Bogor, Selasa (10/11).

Dalam audiensi itu, GMBI mengadukan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami seorang pekerja berinisial VK. Perusahaan otomotif tersebut diduga melakukan PHK tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak memberikan sejumlah hak pekerja yang semestinya diterima VK setelah hubungan kerja berakhir.

GMBI menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, pemutusan hubungan kerja harus dilakukan sesuai mekanisme hukum dan tetap memperhatikan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perwakilan GMBI Kota Bogor, Sandi M. Ilham, meminta Kesbangpol tidak hanya menerima laporan, tetapi juga mendorong penyelesaian konkret dengan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.