KABUPATEN BOGOR – Kasus yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Bogor berinisial EM ini, telah menyita perhatian publik. Pasalnya EM ini sosok konsumen yang biasa menggunakan aplikasi Shopee dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. EM dikagetkan karena pada tanggal 2 Desember 2020, tiba-tiba ada tagihan kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- dari Aplikasi Shopee secara sistem.
Kuasa Hukum EM dari Kantor Hukum Sembilan Bintang, Rd.
Anggi Triana Ismail, S.H, memyebut, Faktanya EM tidak pernah melakukan transaksi pada tanggal itu, namun didalam sistem Shopee EM ini seakan telah melakukan transaksi yakni, ada pembelian barang berupa kamera Iphone dan pembelian barang berupa LCD Iphone. Padahal sedari awal EM sebetulnya sudah memblokir akunnya pada tanggal 15 November 2020. Tidak sampai disitu EM mengatakan bahwa didalam transaksi fiktif itupun, tiba-tiba uang yang berada di ATM Mandiri saya tiba-tiba berkurang, “cetus EM”.
“Peristiwa hukum ini sebetulnya bukan kali pertamanya yang harus ditanggung oleh konsumen. Sudah banyak korban-korban yang berjatuhan dari modus operandi semacam ini melalui cyber crime ini, seharusnya seluruh pihak dituntut untuk bekerja cermat dan teliti mulai dari pelakun usaha, pemerintah (kementerian informasi RI) sampai kepada aparatur penegak hukum guna mengantisipasi dampak-dampak yang mengerikan yang akan terjadi dikemudian hari,” tegas Anggi.
Kasus EM ini, tambah Anggi, tentu merupakan dugaan perbuatan lalai maupun kecerobohan dari pihak perusahaan dan Bank. Logikanya dimana Klien kami sudah memblokir akunnya disaat dimana ada keanehan / kejanggalan dikala telah diketahui adanya transaksi begitu saja tanpa adanya keterlibatan klien kami selaku konsumen atau pemilik akun yang sah yang terdaftar di PT. Shopee Internasional Indonesia.
“Tidak hanya itu, perlindungan nasabah dari pihak PT. Bank Mandiri (persero) Tbk pun diduga sangat lemah dan lalai, sehingga uang milik klien kami yang disimpan di Bank Mandiri raib dan hilang begitu saja. Hal itu tidak sesuai dengan semangat UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yang dimana didalamnya menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,” tuturnya.
