KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, mobilitas masyarakat Jawa Barat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berangsur menurun.
Menurut Ridwan Kamil, berdasarkan melaporkan, hingga hari ini Kamis (8/7), pergerakan masyarakat di Jawa Barat berkurang 20 persen dari sebelum PPKM Darurat diterapkan.
“Sudah jauh lebih baik dari pada dua hari pertama. Tingkat mobilitas kita tekan. Per hari ini, sudah di atas 20%. Awal-awal PPKM Darurat masih di bawah 20%,” ucapnya, di Kantor PT Migas Hulu Jabar, Kota Bandung, Kamis (8/7).
Ridwan Kamil menuturkan, kedisiplinan masyarakat untuk menaati aturan dan mengurangi mobilitas selama PPKM Darurat terus meningkat, termasuk tingkat partisipasi masyarakat untuk menahan diri tidak melakukan pergerakan juga sudah lebih baik.
“Selama pelaksanaan PPKM Darurat, saya mendorong petugas gabungan untuk intens melakukan pengawasan dan penindakan terkait penerapan protokol kesehatan (prokes) 5M dan aturan PPKM Darurat,” katanya
Iamengingatkan pengawasan dan penindakan harus dilakukan secara humanis. Dan yang paling viral denda-denda razia tetap manusiawi. Namun juga ada ketegasan dan dikomunikasikan dengan baik.
Ridwan Kamil mengatakan, Kajati sudah memfasilitasi tipiring yang dilakukan di tempat dengan tetap mengedepankan kemanusiaan sehingga tidak perlu ada denda dalam prosesnya.
“Salah satunya Pak Kajati sudah memfasilitasi tipiring yang dilakukan di tempat kira-kira begitu. Tetap mengedepankan kemanusiaan. Jadi apabila ada dinamika, kita akan tetap perbaiki agar semua paham tidak perlu ada denda kalau kita taat mengikuti aturannya,” tambahnya. (*)
