MUI Jabar Nilai Hibah Rp500 Juta Pemprov Jabar Tak Proporsional

BANDUNG – Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH. Rafani Akhyar menilai, dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp500 juta tak proporsional.

“Selama dua tahun ini MUI Jabar mendapatkan dana hibah Rp500 juta yang bagi kami tak proporsional,” kata KH. Rafani Akhyar, dikutip dari mui.or.id , Jumat (20/5)

Hal itu disebabkan, lanjutnya, untuk biaya operasional membutuhkan Rp70 juta per bulan. Diantaranya, honorarium staf kantor sebanyak 9 orang yang kini masih di bawah upah minimum, sehingga program-program tak bisa dijalankan.

Bacaan Lainnya

“Honorarium staf kantor sebanyak 9 orang yang kini masih di bawah upah minimum, sedangkan pengurus tak digaji sama sekali,” terangnya.

Biaya lainnya untuk transportasi, langganan PLN dan PDAM serta internet. “Belum lagi biaya operasional lain seperti alat tulis kantor dan lain-lain. Kami mengusulkan kebutuhan operasional dan program kerja sekitar Rp2 miliar,” katanya.

Mengenai dakwah digital yang kini marak, Rafani menyatakan, sudah menjadi sebuah keniscayaan oleh semua aktivis dakwah termasuk MUI Jabar.

“MUI Jabar ingin lebih menggiatkan dakwah digital karena memang trennya seperti itu. Kalau materi dakwah dan penceramahnya tidak akan kekurangan,” kata Ketua Umum MUI Jabar Prof. Dr. KH. Rachmat Sjafei.

Sedangkan Ketua PW Persis Jabar, Ustaz Iman Setiawan Latief menyatakan, dakwah digital memang membutuhkan biaya yang tak sedikit.

“Termasuk untuk update informasi setiap saat juga butuh tenaga khusus yang harus diberi honorarium,” katanya.

Bahkan Ustaz Iman menyatakan, kalau dakwah digital tidak diperbarui dengan informasi terbaru akan tersingkir oleh konten-konten hiburan yang tidak mendidik.

“Seperti website MUI Jabar kan informasi terakhir pada tahun 2021 sehingga jadi pertanyaan banyak pihak. Kalau tidak ada pembaruan informasi ya akan ditinggalkan masyarakat,” katanya. (*)