7.624 Taksi Online Akan Padati Bogor

Sempat ramai soal kisruh angkutan online, baru-baru ini kebijakan baru dikeluarkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk pengaturan taksi online di wilayah Bogor. Tak tanggung-tanggung, jatah atau kuota taksi online yang diberikan cukup mencengangkan. Yakni mencapai 7.600 unit untuk Kota/ Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Edi Wardhani mengatakan, BPTJ dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mem­beri kuota sebanyak 6.000 unit taksi online untuk beroperasi. Jumlah ini ditentukan dengan melihat luas wilayah dan pen­duduk yang ada. “BPTJ mem­berikan kuotanya memang segitu,” kata Edi.

Namun, hingga kini jumlah itu masih menuai kontroversi. Pihaknya sendiri mengaku keberatan dengan jumlah yang ditentukan. Alasannya, hal itu dianggap bisa mengan­cam angkot yang sudah lebih dulu beroperasi di Kabupaten Bogor. “Kita juga sudah ajukan keberatan. Pembahasan di­lakukan di pemprov,” kata le­laki yang akrab disapa Edward.

Bacaan Lainnya

Menurut Edward, jumlah kuota yang ditetapkan dapat menimbulkan gejolak dari pengusaha dan sopir angkot seperti yang sempat terjadi di awal tahun. “Kalau kami berharap hanya 1.800 armada taksi online saja. Memang sih izinnya tidak sekaligus, tapi bertahap. Tapi kalau 50 persen lebih kuotanya, bisa memati­kan angkot biasa,” ujarnya.

Sementara di Kota Bogor, kuota yang ditetapkan lebih sedikit, yakni 1.624 unit. Na­mun jika melihat luas wilayah dan jumlah angkutan yang su­dah ada mencapai 3.412 unit, kuota tersebut akan mem­buat wilayah Bogor semakin ‘dikepung’ angkutan. Belum lagi persaingan yang terjadi antara angkutan konvensional dan online.

Kadis Perhubungan Kota Bogor Rakhamawati menu­turkan, penentuan kuota telah ditetapkan Pemprov Jabar bersama BPTJ, pekan lalu. “Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diberikan kuota 1.624 unit untuk taksi online dan regulasinya masih menunggu pemprov,” papar Rakhmawati di Balai Kota Bogor, Jumat (21/7).

Pasca pemberlakuan tersebut, kata dia, pemkot dalam posisi menunggu untuk pendataan taksi online yang akan berop­erasi di Kota Bogor. Hingga kini belum ada satu pun pemilik/pengelola taksi online yang mendaftar. “Bisa saja pendaft­arannya secara kolektif melalui penyedia jasa layanan atau secara perorangan. Mereka cukup memberikan data diri sesuai domisili,” katanya.

Semenatra adanya rencana itu membuat Organisasi An­gkutan Daerah (Organda) langsung bereaksi. Ketua DPC Organda Kabupaten Bogor Gunawan mengaku bingung dengan jumlah kuota yang diberikan pemerintah. Se­bab, menentukan jumlah itu dasarnya dari mana dan ka­jiannya dari siapa? “Jangan seenaknya lah kalau menen­tukan. Pertanggungjawabkan juga kebutuhan masyarakat atau pengemudi angkot kon­vensional,” kata Gunawan.

Meskipun benar rencana itu bakal terealisasi, menurutnya, pengemudi angkot konven­sional akan tergerus dengan sendirinya. Sebab, hingga kini jumlah angkot yang terdata di Organda Kabupaten Bo­gor ada 6.000 unit. “Ini sama saja mau bunuh kerjaan sopir angkot. Harusnya jangan asal menentukan jumlah kuota. Itu dasarnya apa, kami sjaa tidak pernah dilibatkan,” cetusnya.

Terpisah, menanggapi adan­ya kontroversi soal jumlah tak­si online yang diizinkan berop­erasi, Bupati Bogor Nurhay­anti pun ikut berkomentar. Menurutnya, rencana tersebut harus ditinjau ulang. Mengin­gat angkot konvensional yang terdata di Kabupaten Bogor ada 4.000 unit. Belum lagi ditambah angkot-angkot bodong yang ada di daerah-daerah (tidak menggunakan pelat kuning, red). “Saya kira ini perlu pemba­hasan lebih lanjut,” singkatnya.

(Metropolitan.id)