KABUPATEN BOGOR – Menyikapi buruknya kinerja Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kabupaten Bogor, yang diduga tidak melakukan on the spot terhadap perusahaan bermasalah yang sedang mengerjakan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 02 Lumpang Kecamatan Parung Panjang namun tiba-tiba ambruk, mulai disoroti DPRD setempat dengan megagendakan inspeksi mendadak (Sidak) ke instansi tersebut dalam waktu dekat
“Om kirim saja beritanya ke nomor wa saya biar saya arahkan komisi III melakukan sidak,” kata Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal saat dihubungi, Selasa (28/1).
Menurutnya, terkait seluruh kegiatan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tentu harus ada tahapan-tahapan. Selain itu, tahapan itu harus diikuti pengerjaan dengan tahapan yang matang.
“Dan utamanya, konsultan pengawas itu lah yang betul jadi posisi. Jangan sampai konsultan pengawas itu sama dengan pihak ketiga atau swasta,” tegasnya.
Politisi Partai Golongan Karya ini juga meyakini, terkait adanya bantahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang mengklaim jika tidak adanya kerugian uang negara dalam pengerjaan RKB 2 tingkat di SDN 02 Lumpang Parung Panjang yang sedang dikerjakan namun ambrol, hal itu tetap ada indikasi kerugian.
