Diduga Curang Dalam Perekrutan PPK, Mahasiswa Demo KPU Kabupaten Bogor

KABUPATEN BOGOR – Perhimpunan Aktifis Mahasiswa (PAM) Bogor melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan kecurangan seleksi PPK yang digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, pada Rabu (21/12).

Mereka meminta DKPP untuk memeriksa semua anggota KPU Kabupaten Bogor. Para mahasiswa berorasi juga membentangkan spanduk bertulis “KPU Kabupaten Bogor Cacat, Copot Ketua KPU”

Koordinator PAM Bogor, Ahmad Fajrul Islam menjelaskan, demonstrasi itu dilakukan setelah mendapat data dugaan kecurangan yang dilakukan KPU Kabupaten Bogor. Pasalnya, diduga terdapat pengurus partai politik yang ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bacaan Lainnya

Karena itu, Fajrul meminta transparansi KPU Kabupaten Bogor dalam proses seleksi anggota PPK. Pihaknya juga mempertanyakan kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor dalam seleksi tersebut.

PAM Bogor juga menyebut, KPU Kabupaten Bogor asal asalan saat proses tes wawancara seleksi PPK, karena wawancara dilakukan secara bersamaan dengan jumlah enam peserta sekaligus.

“Satu pewawancara langsung mewawancarai enam peserta seleksi sekaligus. Lantas apa dasar penilaiannya?,” kata Fajrul mempertanyakan.

Fajrul juga menduga bahwa, kebanyakan peserta seleksi yang telah ditetapkan sebagai anggota PPK merupakan titipan dari partai politik tertentu. Karena itu, PAM Bogor mendesak Dewan DKPP untuk memeriksa anggota dan ketua KPU Kabupaten Bogor terkait dugaan kecurangan seleksi tersebut.

Sementara itu, KPU Kabupaten Bogor meluruskan rumor di tengah masyarakat terkait rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) terdapat titipan partai politik. Anggota KPU Bogor Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Herry Setiawan menjelaskan bahwa rekrutmen PPK dan PPS dilakukan melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (Siakba).

“Konsekuensi Siakba, siapapun boleh mendaftarkan dirinya menjadi calon PPK. Namun aplikasi Siakba terkoneksi langsung dengan aplikasi Sipol. Oleh karena itu NIK pelamar PPK yang terdaftar dalam Sipol akan langsung terdeteksi,” ujar Herry saat dimintai tanggapannya Rabu (21/12).

Terkait dengan Lilis Roslina yang dituduh terdaftar dalam kepengurusan salahsatu parpol, KPU sudah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan pengurus parpol terkait.

“Yang bersangkutan tidak pernah terdaftar dalam Sipol dan sudah diklarifikasi ke pengurus parpol tingkat kabupaten dan dinyatakan bukan sebagai anggota ataupun pengurus parpol tersebut. Memang ada SK yang dikirimkan kepada kami berupa data digital bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pengurus, hal itupun sudah diklarifikasi dan beliau mengaku dicatut oleh kenalannya yang kini sudah meninggal. Beliau juga sudah meminta agar namanya dihapus dari kepengurusan karena memang tidak bersedia menjadi anggota ataupun pengurus parpol tersebut setelah SK itu terbit. SK tersebut juga sudah diklarifikasi dan tidak berlaku lagi karena sudah ada kepengurusan yang baru,” tutur Herry.

(DR)