Ketua DPRD Rudy Susmanto, Ajak Eksekutif Rumuskan Pembangunan Hingga 2025

KABUPATEN BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, mengajak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga tahun 2025 mendatang.

Hal tersebut mengingat masa jabatan kepala daerah yang berakhir Desember 2023, sementara Pilkada baru akan digelar akhir 2024.

“Masa efektif kerja kepala daerah paling hanya tinggal satu semester lagi, tahun depan sudah tahun politik yang tentunya konsentrasi akan terbagi,” ujar Rudy Susmanto, disela diskusi yang diselenggarakan Lembaga Visi Nusantara Maju, di Cibinong, Rabu (29/6).

Bacaan Lainnya

Karena Pilkada akan digelar serentak pada akhir 2024, lanjut Rudy, kepemimpinan daerah akan diisi oleh pelaksana tugas yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kepala Daerah terpilih, kata dia, baru akan dilantik pada April 2025.

“Karena itu kita harus merumuskan Kabupaten Bogor hingga 2025 sejak hari ini,” imbuhnya.

Rudy juga mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun Bogor. Menurut Rudy, dampak pandemi terhadap berbagai sektor perlu penanganan yang tidak biasa-biasa saja. Untuk itu, perlu ada terobosan untuk akselerasi pembangunan yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi daerah.

“Kita ingin ada inovasi, ide baru untuk membangun Kabupaten Bogor, kami berharap diskusi ini terus dibangun, khususnya antara eksekutif dan legislatif agar komunikasi lebih baik lagi,” katanya.

Kendati demikian, ia meminta pemerintah daerah agar terus menunjukan kebaikan dan program inovatif untuk kebaikan masyarakat kabupaten Bogor.

“Bukan berarti kita ingin meninggalkan program yang sudah dicanangkan, program yang dicanangkan tetap akan kita laksanakan, tapi dengan administrasi yang rapih. Kita tidak mau niatan baik nanti ujungnya tidak baik, kita ingin membangun dan maju juga bersama,” katanya.

Politisi partai Gerindra ini juga meminta kepada SKPD di Kabupaten Bogor agar meningkatkan transparansi kepada masyarakat baik program maupun transparansi anggaran. Sehingga, kepercayaan publik terhadap pemerintah kabupaten Bogor kembali lagi pasca kasus suap auditor BPK yang kini sedang digarap oleh KPK. (*)