Para Pihak Yang Bersengketa di Lahan Cijeruk Dipanggil, Kuasa Hukum Penggarap : BPN Bangun Dari Tidurnya

Dok. Kuasa Hukum Penggarap Lahan Cijeruk - Anggi Triana Ismail/Ist)

KABUPATEN BOGOR – Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menggelar pertemuan dengan para pihak perihal sengketa lahan di Cijeruk Kabupaten Bogor. Dimana sebelumnya para penggarap dan Kuasa Hukumnya diundang oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP)

Namun juga ditenggarai adanya surat permohonan perlindungan yang dilayangkan Kuasa Hukum Penggarap, perihal permohonan perlindungan hukum dan permohonan penetapan tanah terlantar terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6 Tahun 1997 atas nama PT. Bahana Sukma Sejahtera (BSS).

“Adapun pihak-pihak yang diundang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diantara, kami Kuasa Hukum Penggarap, lalu PT. BSS dan Forkopimca. Yang tidak hadir hanya pihak forkopimca, dengan alasan tidak jelas,” ujar Kuasa Hukum Penggarap Lahan, Anggi Triana Ismail kepada awak media, Jumat (15/12)

Bacaan Lainnya

Menurut Anggi, Kantor Pertanahan berkomitmen untuk mengundang ulang pihak Forkopimca Cijeruk dan meminta PT. BSS agar mereaktualisasikan kembali aktifitas dan niatan pembangunan desa wisata, yang dianggap dapat memicu kerusuhan atau konflik sosial.

“Menurut Kasi Penataan dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Bogor, ia berjanji akan menindaklanjuti permohonan penetapan tanah terlantar, karena perlunya keterlibatan pusat, khususnya Kementerian ATR BPN Pusat, karena luasan tanahnya melampaui kewenangan BPN Kabupaten Bogor, ” tutur Anggi.

Di lain pihak, sambung Anggi, dalam pertemuan tersebut, PT. BSS, pemegang SHGB Nomor 6 Tahun 1997, menyatakan fokus pada penataan lapangan untuk merealisasikan pembangunan desa wisata.

“Menurut mereka, mereka sedang memproses izin-izin dan telah melakukan langkah-langkah persuasif kepada penggarap meminta agar dapat berpindah dan tidak melakukan aktifitas diatas lahan milik kami,” tambah Anggi.

Walau dinilai telat, Namun, lebih Anggi, langkah PT BSS tersebut telah membuka gerbang komunikasi kepada penggarap lahan melalui kuasa hukum. Padahal pihaknya telah melakukan komunikasi sejak awal ditunjuk oleh para penggarap.

“Tapi ya sudah lah, semoga pertemuan hari ini menjadi awal yang baik didalam penuntasan penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi oleh penggarap,” kata Anggi.

“Kami meminta segera dilakukan undangan ulang kepada pihak muspika agar datang dan menjelaskan sejelas-jelasnya atas adanya kekisruhan yang terjadi baik dari segi fakta, data maupun hukum. Karena penting, tanpa ada penjelasan kondisi bisa hampa dari sebuah kepastian hukum, ” tandasnya. (DR)