Pemkab Bogor Inventarisir Sejumlah Bangunan Terkait Pelebaran Jalan Raya Puncak,

Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mengiventarisir jumlah bangunan yang berada di sisi Jalan Raya Puncak, untuk dibebaskan demi kepentingan pelebaran jalan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Bupati Nurhayanti mengungkapkan, dirinya telah berjanji kepada Presiden Joko Widodo untuk ikut menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun bangunan-bangunan yang terkena dampak pembebasan lahan karena pelebaran Jalan Raya Puncak mencapai empat meter.

“Karena saya sudah berjanji ke Pak Jokowi dan ini merupakan perhatian pemerintah pusat untuk mengentaskan masalah macet di Puncak, saya siap untuk ikut membantu penertibannya,” kata Nurhayanti kepada wartawan di Gedung Tegar Beriman, Selasa (1/7).

Bacaan Lainnya

Saat ini, kata dia, tidak semua inventarisir sedang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Yanti menegaskan, tidak semua bangunan yang ada di Ruang Milik Jalan (Rumija) akan dibebaskan.

“Tidak semua dibebaskan. Tapi ada yang dibebaskan dan ada yang hanya dioptimalkan. Saat ini sedang diinventarisir dan di kementerian juga sedang dibahas lagi,” terangnya.

Sementara Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Herdi mengungkapkan, sambil melakukan inventarisir, pihaknya juga menanti batas waktu yang ditetapkan oleh Kemen PU, kapan inventarisir harus diselesaikan. Herdi menegaskan, inventarisir tidak hanya pada titik-titik jalan yang akan dilebarkan oleh Kemen PU.

“Tidak hanya yang akan dilebarkan. Tapi kami mulai inventarisir mulai dari Ciawi hingga ke perbatasan Cianjur di Ciloto. Dari pekan lalu sudah mulai inventarisir. Sesuai dengan target pusat,” kata Herdi.

Selain itu, Herdi juga menunggu keputusan tempat relokasi untuk PKL yang ditertibkan. “Kami masih tunggu keputusan karena tupoksinya ada di Dinas UMKM dan Disperindag. Tapi, karena dari Kemen PU sudah ada imbauan untuk dibersihkan, kami akan lakukan. Tapi saat ini masih diiventarisir,” cetusnya.

Sementara Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, dari tiga usulan yang diajukan tim Pemkab Bogor, yakni jalan alternatif Lingkar utara-selatan, poros tengah timur (Puncak II) dan pelebaran jalan.

“Kalau jalur alternatif jadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan Jalur Puncak II, menurut Kemen PUPR, masuk tahap selanjutnya. Tetap dikerjakan, tapi nanti. Saat ini fokusnya yang pelebaran jalan di Jalan Raya Puncak,” kata Syarifah.

Syarifah mengungkapkan, pelebaran jalan akan membuat Jalan Raya Puncak menjadi total keseluruhan 15 meter dan menjadi empat lajur, dimulai dari Simpang Gadog hingga Masjid At-Tawun, Kecamatan Cisarua.

Pemerintah merencanakan adanya perubahan geometri di turunan Selarong sekaligus pelebaran di jembatan di simpang Pos Polisi Pasir Angin. Karena, ada penyempitan jalan (bottle neck) dari arah dan ke arah Simpang Gadog.

“Jadi, pemerintah pusat sudah menyiapkan Rp 36 miliar untuk membenahi Jalan Raya Puncak tahun ini. (Turunan) Selarong itu masuk blackspot yang memang akan dibenahi, kami usulkan ada perubahan geometri di lokasi itu agar tidak terlalu menurun curam sekaligus pelebaran jembatan yang ada di sana karena itu bottle neck yang juga jadi biang kemacetan,” jelasnya.

Sementara jalur alternatif ada empat titik yang akan dioptimalisasi. Yakni di sekitaran Gunung Geulis ke Cipayung. “Nanti dalam APBD Perubahan 2017 dimasukkan dan baru itu yang paling dekat untuk segera direalisasikan jalan alternatifnya,” katanya.