Select Page

Silpa Menumpuk, Bupati Dan Sekda Tidak Lagi Harmonis | Headline Bogor

Silpa Menumpuk, Bupati Dan Sekda Tidak Lagi Harmonis | Headline Bogor

KABUPATEN BOGOR – 4 Tahun sudah kepemimpinan Bupati Hj. Nurhayati membuat beberapa elemen masyarakat geram, hal ini berakibat kerugian bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak mendapatkan manfaatnya.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor Lulu Azhari Lucky dengan sapaan akrab dipanggil Ki Jalu menyikapi permasalahan tersebut, Ki Jalu mengungkapkan Kabupaten Bogor selalu dapat predikat WTP tak masuk akal, dengan alasan ironisnya menyisakan SILPA yang besar dalam tiap tahunnya.

“Anggaran dengan selalu besarnya SILPA yang mana 4 tahun sejak kepemimpinan Bupati Hj. Nurhayanti, sangat ironis Kabupaten Bogor selalu mendapatkan predikat WTP akan tetapi di akhir tahun pertanggung jawaban bupati selalu menyampaikan SILPA yang besar, memang tidak ada kerugian negara, akan tetapi dengan silpa besar rakyat Kabupaten Bogor sangat dirugikan yang mana tidak terealisasikan program program yang sudah direncanakan dan sudah di-PERDA-kan dalam APBD, seharusnya Bupati Bogor bisa memberikan sanksi administratif kepada kepala SKPD yang menyumbangkan SILPA besar, antara lain sektor Pendidikan dan PUPR, yang lebih prihatin lagi disaat tahun politik Pilkada 2018 banyak disinyalir dan indikasi yang terstruktur dengan terang benderang diduga Bupati Bogor Hj. Nurhayanti menggiring ASN atau PNS melalui SEKDA dan SKPD atau Dinas tertentu untuk menggiring suara dan dukung mendukung kepada salah satu kandidat pilkada 2018, yang walaupun kandidat dimaksud kalah suaranya di pilkada 2018.” Ungkap Ki Jalu Kepada awak media.

Ki Jalu yang juga selaku Ketua Umum LSM Madaniyah menilai bahwa kinerja Bupati dan Sekda Kabupaten Bogor sudah tidak selaras.

“Begitupun Sekda Kabupaten Bogor yang sebetulnya sudah tidak sejalan dengan Bupati Bogor semisal adanya Permendagri terkait tidak ada pungutan untuk ijin ganguan HO, dan dikeluarkannya serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017, akan tetapi selama satu bulan Sekda dan SKPD terkait juga Dinas Perindustrian masih memungut restribusi HO selama kurang lebih satu bulan, yang seharusnya sejak keluarnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017, jelas pungutan tersebut ditiadakan, maka kesimpulannya Sekda Adang Sutandar sudah tidak sejalan dengan Bupati Nurhayanti.” Tegas Ki Jalu.

Ki Jalu pun menilai ada kejanggalan dalam mutasi jabatan Dinas seperti diungkapkannya.

“Begitupun dalam mutasi pegawai semisal dilingkungan Dinas Pendidikan, dengan memutasi tanpa persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikannya hanya cukup ajuan dari Sekretaris Dinas langsung kepada Sekda jelas ini sudah tidak singkron dan taat aturan, dan atas kejadian ini pun terkesan didiamkan oleh Bupati Bogor, dan masih banyak hal lain yang selama ini jelas akan berdampak sangat merugikan masyarakat Kabupaten Bogor, sebaiknya dengan waktu yang sudah lama hampir 6 tahun Sekda Adang Sutandar yang memiliki serta berfungsi mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan SKPD dan bertanggung jawab atas pengawasan melekatnya tidak berjalan dengan baik.” Tutup Ki Jalu.

Lulu Azhari Lucky yang juga Pendiri dan Penasehat Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor dalam waktu dekat akan menyampaikan laporan kepada pihak aparat penegak hukum.

“Dalam waktu dekat akan saya laporkan ke aparat penegak hukum, atas hal-hal yang dianggap menyimpang dalam pelaksaan penyelenggaraan pemerintahaan daerah Kabupaten Bogor, baik yang telah dilakukan oleh Bupati Bogor Nurhayanti juga Sekda Kabupaten Bogor Adang Sutandar, Insya Allah sedang disusun laporannya.” Ujarnya sambil tersenyum.

KOMENTAR

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *