Bogor (Headlinebogor.com) – Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin menolak rencana kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan yang akan memberlakukan jam belajar selama 8 jam sehari dan 5 hari sekolah (Senin-Jumat) pada tahun ajaran baru Juli 2017.
Menurut Zaenul kebijakan tersebut juga berpotensi berbenturan dengan eksistensi lembaga pendidikan non formal seperti madrasah diniyah (madin) yang telah eksis bersama kehidupan masyarakat Islam Indonesia.
“Secara kelembagaan, dewan belum memberikan keputusan setuju atau tidak. Tapi fraksi kami PPP tentu akan menolak kebijakan tersebut, karena menurut saya kebijakan menambah jam belajar siswa tentu nantinya bisa memangkas bahkan menghilangkan jam anak-anak untuk belajar di sekolah dinniyah atau madrasah,” kata Zaenul dikutip dari Bogortoday.
Lanjut Zaenul menurutnya kebijakan Kemendikbud perihal full day school harus dievaluasi ulang, pasalnya, belum dilakukan kajian yang mendalam atas dampak penerapan tersebut baik dampak pada siswa, guru maupun kesiapan sekolah.
“Pemerintah juga harus memikirkan sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa, yang jaraknya jauh dari rumah siswanya. Jangan hanya memikirkan sekolah di perkotaan saja. Bayangkan kalau nanti ada siswa yang baru pulang sampai rumah menjelang magrib, padahal mereka masuk sekolahnya dari pagi,” kata Zaenul. (wdi)
