Select Page

Sang Pembela ; Feodalisme Politik

Sang Pembela ; Feodalisme Politik

Feodalisme sebagai nilai lama telah “membentuk”watak inferior warga kebanyakan, yang miskin, marjinal. Warga kebanyakan secara sukarela menempatkan diri mereka di bawah para bangsawan , yang mengklaim sebagai utusan Tuhan di dunia; mereka berjalan beringsut , menundukkan wajah ketika berpapasan. Posisi ini menjadikan manusia yang sama sederajat sebagai mahluk Tuhan menjadi berjarak. Bagi warga kebanyakan adalah anugerah ketika bangsawan menyapa mereka, bahkan rela anak gadisnya dijadikan pemuas birahi manusia dengan gelar bangsawan tersebut sebagai bungkus selir. Tidak ada harapan bagi warga dapat berdiri sejajar, berbicara menyampaikan aspirasi dengan terbuka , seluruh hidup mereka dipercaya adalah anugerah para bangsawan tersebut.

Feodalisme kultural saat ini telah surut, dibongkar zaman oleh para pembaharu.Para pembaharu pemikiran yangg muncul juga dari kalangan bangsawan juga rakyat kebanyakan;Kartini, Soekarno, Muso, Karto suwiryo, Tan Malaka dll yg bicara tentang kesetaraan, demokrasi, kedaulatan warga/ rakyat, lesejateraan umum . Bahkan sisa feodalisme kultural yang secara politik nyata dalam wujud kuasa kerajaan Mataram , saat ini bertransformasi menjadi raja yangg melayani rakyat, dgn tokohnya Sultan Hamengkubuwono IX yang terkenal dengan sikap Tahta untuk Rakyat.

Feodalisme kultural memang telah tenggelam di gusur zaman, akan tetapi roh feodalisme itu masih mencengkeram warga kebanyakan. Feodalisme kultural telah bertransformasi menjadi feodalisme politik pada zaman demokrasi ini. Fenomena ini muncul dalam sikap relasi warga terhadap para peminpin politiknya; warga tetap terkena sindrom inferioritas, minderjareght . Warga melihat para politisi sebagai kelompok penguasa baru yang terpisah dengan mereka.

feodalime politik ini terbentuk karena praktek politik , para politisi tdk bersambung dengan harapan warga. Alih alih sebagai wakil rakyat yg memperjuangakan amanat penderitaan rakyat dan melayani rakyat , justru mereka menjadi kelompok elite yg teralienasi dgn rakyat; memiliki agenda dan kepentingan sendiri yaitu kekuasaan, segala cara akan ditempuh agar kekuasaan abadi, diantaranya menjadikan warga/rakyat sbg komoditi pada tahun2 politik, bahkan klo perlu rakyat dimainkan untuk di korbankan dgn isue2 pilitik ; segregasi berbasis sara, penyebaran kabar bohong dll.

Kalo perlu oligarki dibentuk , dimainkan sedemikian rupa agar setiap sumber daya ekonomi yang ada bisa dikuasai oleh kelompok elite yg mengorganisir diri dlm oligarki politik. Konsensi konsesi kuasa diatur diantara mereka untuk selanjutnya mengatur konsesi2 ekonomi.

Di bawah alam sadar warga mereka tetap inferior terhadap para politisi yg feodalistik ini. Warga kebanyakan akan merasa senang dan bangga bila disapa, didengar harapan mereka bahkan warga merasa dihargai kalo para politisi ini datang mengunjungi. Solusi ekonomi dan sosial yang menjadi tanggung jawab para politisi bagi warga adalah nomor sekian. Warga merasa tidak masalah kalo harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini fenomena yg kontradiktif dalam bangun sistim demokrasi yang dianut , apalagi merujuk pembukaan UUD 1945 tentang tujuan dibentuknya NKRI.

Warga akan menerima saja keabaian pemimpin politiknya atas tanggung jawab mensejahterakan mereka, memang ada protes sbg riak2 tetapi tdk akan menjadi gelombang protes besar yang merevolusi keadaan, kalopun ada itu pasti ada lawan politik politisi yg menungganginya,dan klopun tejadi peralihan lekuasaan baru, maka elite politi baru tersebut akan menjelma menjadi feodalisme politik baru .

Lihatlah fenomena ; semua pemimpin politik ingin dibedakan dengan rakyatnya; walau jalan macet semacet macetnya pemimpin politisi sipil maupun pemimpin militer /polisi minta diistimewakan. Warga minggir si Komo mau lewat dgn pengawalan.

Fenomena diatas adalah fenomena politik orde baru dan pasca reformasi, klo sekarang ada peminpin baru yg bukan militer, bukan golongan bangsawan, dan bukan “pemilik ” partai yang berusaha mengembalikan makna politik substabtif melayani rakyat akan dinilai sebagai kecelakaan politik . Praktek kerakyatan yang dipertontonkan bagaikan menampar praktek politisi feodal yg berasal dari militer, darah biru politik, dan juga para pemilik partai politik. Maka apapun caranya sang pemimpin kerakyatan ini harus tumbang.

Nah, saya mengingatkan sejatinya UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan diadakannya negara adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan turut serta memelihara ketertiban dunia. Tujuan bangsa ini hanya dapat dicapai melalui para politisi yg berpihak pada rakyat, yang tidak elitis dan feodal.

Salam Sang pembela

Catatan ; fenomena harapan warga pada politisi terlihat pada status yang dibuat oleh seorang warga bogor dibawah ini. Harapan sederhana, dgn berfoto bersama saya kalo nanti jadi walikota tidak melupakan dirinya. Saya sangat memahami psikologis Teh Isna . Ada keraguan pada sikap pemimpin politik yang sudah berkuasa ,keraguan bahwa mereka dapat berlaku amanah.

Status Teh Isna inilah yg mendorong saya membuat catatan feodalisme politik.

KOMENTAR

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *