Headline Bogor | Legislator Kota Bogor Nilai 5 Calon Bos PDJT Tak Miliki Kelayakan Memimpin

KOTA BOGOR – Sebanyak 5 orang calon pimpinan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor yang tak lolos seleksi administrasi mendapat sorotan dari para wakil rakyat Komisi II DPRD Kota Bogor. Bahkan pandangan ketidakpatutan ke lima calon pimpinan PDJT, mulai disuarakan Komisi II DPRD Kota Bogor.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy secara terang-terangan menyatakan ke lima calon yang akan diseleksi Uji Kelayakan Kepatutan (UKK) dinilai tidak ada yang memiliki kelayakan untuk memimpin PDJT kedepannya. Karena tidak calon direksi yang memiliki latar belakang ahli dalam bidang transportasi.

“Perlu digaris bawahi dalam menetapkan ini (Dirut PDJT, red) kiranya harus mempunyai dasar atas latar belakang bidang trasportasi, ini paling penting. Apabila tidak ada yang memiliki dasar itu, Pansel harus mangkaji ulang dan tidak gegabah dalam memutuskan,”tegas Rusli dilansir dari bogornetwork.com, Minggu (14/11).

Menurutnya seorang calon harus ahli bidang transportasi, sehingga ke depannya tidak ada lagi masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan perusahaan daerah pelat merah ini. Berbagai kebijakan dalam pengelolaan bus Transpakuan, Rusli mendambakan pengelolaannya diserahkan dengan seorang pemimpin yang mengerti moda transportasi.

“Karena jelas PDJT hari ini tidak punya keuangan yang sehat jadi perlu nakhoda yang handal dan konsen. Direksi nanti adalah mengembalikan marwah PDJT sebagai BUMD Kota Bogor, selain memberikan kontribusi tentunya menghadirkan pelayanan yang ramah dan nyaman bagi warga,” pinta Rusli.

Dengan kondisi figur ke lima calon saat ini semakin tergambarkan , Rusli yang juga Ketua Golkar Kota Bogor menegaskan sebaiknya para peserta ini jangan ada yang diloloskan. Sehingga nantinya bisa dibuka lagi proses seleksi dengan mencari calon yang lebih kompeten.

Sekedar informasi, Moda transportasi massal milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, di tahun 2017 sudah memperlihatkan tanda-tanda sekarat menuju kebangkrutannya, setelah Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) selaku pengelola bus Transpakuan menghentikan sementara operasional bus. Kebijakan tersebut diambil lantaran BUMD ini terus merugi. Bahkan sudah empat bulan gaji karyawan tidak dibayarkan.

Kini PDJT bersama Pemerintah Kota Bogor awal November 2021 ini, resmi meluncurkan 10 armada BISKITA TransPakuan sebagai moda transportasi massal dengan konsep Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bogor.

Bahkan Kota Bogor terpilih sebagai pilot project penerima subsidi dengan skema Buy The Service. Karena dinilai Kota Bogor memiliki komitmen dalam melakukan pembenahan transportasi perkotaan di wilayahnya yang mendapat dukungan pula dari legislatif. (*)