KOTA BOGOR – Para petani yang melakukan Aksi longmarch dari Cisolok, Pelabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi menuju Istana Presiden Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi, menurut mereka, banyak intimidasi agar membatalkan aksinya.
Puluhan petani ini mewakili warga Desa Gunung Kramat, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, melakukan aksi jalan kaki sambil membawa spanduk tuntutan mencari keadilan terkait dugaan penyerobotan tanah oleh pihak swasta seluas 292 hektare yang sudah dikuasai warga selama puluhan tahun.
Saat tiba di Kota Bogor, khususnya saat beristirahat di Tugu Kujang, mereka mengaku banyak diintimidasi sejumlah oknum aparat negara disepanjang perjalanan.
“Sepanjang perjalanan kami diintimidasi, diminta pulang, sekarang saja kami diminta tidak melintasi Istana Bogor oleh para aparat disini. Padahal kami hanya ingin melintas saja di Istana Bogor,” ujar Alansyah, tokoh masyarakat Sukabumi yang ikut berjalan kaki, saat ditemui wartawan di Tugu Kujang, Kota Bogor, Kamis (27/1).
Meski banyak mendapatkan tekanan, 23 orang petani tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Istana Merdeka Jakarta, untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alansyah juga mengatakan, perwakilan warga ingin bertemu langsung Presiden Jokowi dan menyampaikan aspirasi serta meminta keadilan kepada pemerintah di pusat.
“Kami berjalan kaki ke Jakarta untuk bertemu Presiden di Istana Negara. Kami ingin menyampaikan surat untuk Presiden,” jelasnya.
Sementara, koordinator aksi, Sugeng menyatakan aksi ini dilakukan untuk mencari keadilan. Warga yang seluruhnya para petani ingin menanyakan soal kepastian hukum terkait surat pelepasan hak (SPH) atas lahan eks HGU milik PT Tybar.
“Ada warga yang sudah memiliki sertifikat, tapi bagi yang belum memiliki sertifikat, malah dirampas haknya oleh orang lain, termasuk tanah yang sudah sertifikat ditanami oleh perusahaan perkebunan dengan menanami pohon Pinus, yang kini telah melakukan kegiatan penanaman,” jelas Sugeng.
Petani yang sudah puluhan tahun tinggal di Gunung Kramat ini membeberkan, kasus itu mencuat pada 2021 lalu, dimana warga telah mendapat lahan seluas 292 hektar.
Dari jumlah tersebut, lahan seluas 65 hektare sudah mendapat legalitas berupa sertifikat prona atau PTSL. Namun, akhirnya pihak perusahaan melakukan upaya penyerobotan lahan milik warga yang saat ini dialami seluruh warga disana.
Seluruh warga berharap, dengan adanya aksi jalan kali ini, Presiden Jokowi bisa merespons aksi para petani dari Kabupaten Sukabumi ini.
Pihaknya mengaku hanya ingin mencari keadilan. Aksi jalan kaki dari Cisolok hingga Jakarta diperkirakan menempuh waktu selama tiga hari.
“Semoga hari Jumat esok kami sudah sampai di Istana Negara Jakarta. Harapan kami agar Bapak Presiden Jokowi bisa langsung memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah diberikan SPH tersebut. Saat ini warga mayoritas para petani penggarap di lahan Eks HGU PT Tybar di sana sekarang dalam kebingungan, karena tanah yang telah lama dikelola dari awal sekarang sudah ditanam pinus,” harapnya. (*)
