Headline Nasional | Dekan Fakultas Hukum Unpak Kritisi Kinerja DPR RI Terkait RUU PKS

KOTA BOGOR – Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., mengapresiasi dengan Rancangan Undang – undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang merupakan inisiatif DPR RI pada tahun 2016 dengan maksud untuk melindungi dari kejahatan seksual yang kian merebak. Namun ia mempertanyakan, hingga kini RUU tersebut belum disahkan, bahkan menjadi polemik di masyarakat.

Ditemui seusai diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan yang menghadirkan praktisi dan tokoh – tokoh nasional, diantaranya Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, Kepala Badan Keahlian DPR RI, S.H., Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., Yenti mengatakan, pentingnya Undang – undang ini untuk disahkan karena kian hari kekerasan dan kejahatan seksual kian mengkhawatirkan.

“Kenapa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan ini menggelar diskusi ini, karena tidak hanya di BEM FH Unpak saja, namun banyak pula BEM – BEM di Universitas lain yang mempertanyakan kenapa tidak jadi – jadi ini Undang – undang, sebab kekerasan seksual ini sudah menjadi sesuatu yang menyeramkan, dan perlu diatur bagaimana perlindungan terhadap korban,” tutur Yenti.

Bacaan Lainnya

Lanjut Yenti, dan informasi terakhir menurutnya, RUU PKS ini ternyata di Prolegnas sendiri tidak yang diprioritaskan, dikarenakan adanya masalah teknis dan politis, serta masalah dari substansi, antara lain definisi perkosaan, dan definisi kekerasan seksual. Dan ini menurutnya, menjadi masalah krusial karena akan dijadikan sebagai penerapan hukum. Dan untuk definisi perkosaan sendiri KUHP lebih detail dan terperinci, dimana KUHP yang telah berumur 57 tahun ini, ia tahu betul, pasal dan ayat – ayat tentang definisi perkosaan dan lebih lengkap.

“Jadi ini bagaimana, untuk definisi saja menjadi masalah, dan untuk judul undang – undangnya pun bermasalah. Dan menurut saya definisi dan lainnya ini adalah masalah profesionalitas namun yang harus didahulukan adalah politik hukumnya, apakah mau diatur apa tidak, dan menurut saya aneh ?, hanya karena masalah defisini belum cocok maka tidak menjadi prioritas,” ucapnya.