Select Page

Ketua DPN APPI, Sabela Gayo Ajukan Constitutional Review UU Dikti Ke Mahkamah Konstitusi | Headline Bogor

Ketua DPN APPI, Sabela Gayo Ajukan Constitutional Review UU Dikti Ke Mahkamah Konstitusi | Headline Bogor

JAKARTA – Pada tanggal 25 Mei 2018 yang lalu, Sabela Gayo (Ketua Umum DPN APPI) mengajukan Constitutional Review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Beberapa Pasal yang dimohonkan pengujiannya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu:

Pasal 1 angka 2,
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6),
Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6),
Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7),
Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7),
Pasal 29 ayat (2),
Pasal 36,
Pasal 39 ayat (1),
Pasal 42 ayat (4),
Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),
Pasal 59 ayat (2),(3),(4),(5)

Pasal-Pasal a quo dianggap oleh Sabela Gayo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa Pasal tersebut di atas, dinilai oleh Sabela Gayo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertentangannya yaitu terkait dengan pengaturan Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Organisasi Profesi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UU tersebut telah memasukkan Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Organisasi Profesi ke dalam ruang lingkup Pendidikan Tinggi khususnya memasukkan klausul tentang Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Organisasi Profesi sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi. Padahal klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sisidiknas.

Menurut Pasal 19 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa “Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.” Jadi menurut Sabela Gayo, sangat tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila Perguruan Tinggi ikut-ikutan campur tangan di dalam mengurusi Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Organisasi Profesi di Indonesia.

Bahkan Sabela Gayo menambahkan jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang mewajibkan penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi adalah Putusan MK yang keliru karena di dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa “Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.

Di dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) tersebut sudah sangat terang disebutkan bahwa leading sector pendidikan profesi adalah Organisasi Profesi dan bukan Perguruan Tinggi. Tetapi mengapa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 di atas justru malah Organisasi Profesi yang wajib bekerja sama dengan Perguruan Tinggi apabila ingin menyelenggarakan PKPA?. Menurut Sabela Gayo, telah terjadi Kriminalisasi Konstitusi dalam proses terbitnya Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 tersebut dan telah merampas hak konstitusional Organisasi Profesi Advokat/Pengacara sekaligus merugikan hak konstitusional banyak Organisasi Profesi Advokat/Pengacara di Indonesia. Menurut Sabela Gayo, harus ada upaya hukum yang dilakukan oleh para Organisasi Profesi Advokat/Pengacara di Indonesia untuk menganulir/membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tersebut.

Sabela Gayo juga menyampaikan kalau Prof. Johanes Gunawan (Ketua Tim Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum Dikti) pernah menyampaikan bahwa Kemenristekdikti akan menyerahkan Pendidikan Profesi Notariat kepada Asosiasi Profesi Noataris karena menurut beliau ada perbedaan karakteristik antara Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54927a89c4511/dikti-akan-hilangkan-magister-kenotariatan-dari-perguruan-tinggi). Beliau mengatakan bahwa “karakteristik pendidikan notariat adalah pendidikan profesi, bukan pendidikan akademik dan karena pendidikan notariat ditempatkan di pendidikan akademik maka akhirnya kemampuan (skill) membuat akta menjadi rendah dan kemampuan (skill) membuat makalah yang tinggi, padahal yang diharapkan adalah kemampuan (skill) membuatnya aktanya yang tinggi”. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Prof. Johanes Gunawan tersebut telah membuktikan bahwa Pendidikan Profesi bukan merupakan ruang lingkup dari Pendidikan Tinggi/Pendidikan Akademik.

Di dalam Petitumnya, Sabela Gayo meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar Pasal-Pasal yang mengatur tentang Pendidikan Profesi dan Organisasi Profesi sebagaimana yang diatur di dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Di akhir pembicaraan, Sabela Gayo menyampaikan bahwa ia juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar pengaturan mengenai Pendidikan Profesi seperti standar kompetensi, sistem Pendidikan dan Pelatihan dan skema sertifikasinya diserahkan kepada masing-masing Organisasi Profesi di masing-masing sektor. Perguruan Tinggi jangan lagi mengurusi masalah Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Organisasi Profesi. Perguruan Tinggi fokus saja untuk mengurusi Pendidikan Akademik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

KOMENTAR

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *