Pemprov DKI Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Dalam Standar Pelayanan Publik Dari Ombudsman

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih Predikat Kepatuhan Tinggi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, dari Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta masuk ke dalam Zonasi Hijau, dalam kepatuhan standar pelayanan publik.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih secara simbolis menyerahkan penghargaan predikat tersebut kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan beserta perwakilan jajarannya dari enam wilayah administratif dan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Kantor Pusat Ombudsman RI, Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/4).

Anies mengapresiasi hasil penilaian oleh Ombudsman RI terhadap produk pelayanan administrasi di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan, dari 66 produk layanan administrasi diperoleh nilai 88,73 dan masuk Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

Bacaan Lainnya

“Dengan mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI ini, kami menyampaikan  terima kasih. Ini hasil kolaborasi kita di garda terdepan, yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat. Lalu, juga memastikan bahwa pelayanan itu memuaskan serta  diberikan sesuai dengan standar yang baik,” kata Gubernur Anies.

Anies bersyukur atas capaian predikat kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik ini dan berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang telah bekerja sama dan berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat yang senantiasa memberikan masukan dan mendukung Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan publik yang prima,” tambah Gubernur Anies.

Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang senantiasa membuka ruang komunikasi, diskusi, konsultasi dan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini mendukung Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pelayanan publik secara optimal.

“Pemprov DKI berkomitmen untuk tetap konsisten menjaga tingkat kepatuhan pelayanan publik berada di Zonasi Hijau. Inovasi dan perbaikan terus dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik baik secara online maupun offline,” pungkas Gubernur Anies. (*)