Pimpinan MPR Minta MA Batalkan Putusan PN Jakpus Terkait Pernikahan Beda Agama

Dok. Wakil Ketua MPR RI - Yandri Susanto/Ist*)

JAKARTA – Dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendatangi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama.

“Ini sangat penting, saya minta ke MA agar masalah ini tidak berlarut-larut dan ke depan tidak terjadi penafsiran berbeda-beda terkait pernikahan beda agama,” ujar Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto dikutip dari iNews.id, Selasa (11/7)

Bersama dengan Ketua Umum PB Al Khairiyah, Tujuan Pimpinan MPR datangi mendatangi MA tersebut untuk menyampaikan saran. dan aspirasi masyarakat dalam menyikapi putusan PN Jakpus yang dinilainya sangat kontroversial.

Bacaan Lainnya

Yandri berharap MA secepatnya dapat membatalkan putusan kontroversi tersebut, sebab jika Putusan itu dilaksanakan, akan banyak ekses buruk yang timbul, diantaranya soal waris dan status anak.

“Saran sudah kami sampaikan dan respons Yang Mulia Ketua MA sangat baik. Beliau mengatakan dari kasus putusan PN Jakpus yang mendapatkan sorotan publik itu, MA membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk merespons dan akan diambil kebijakan terbaik. Kami berharap, sikap resmi MA terhadap putusan PN Jakpus itu tidak akan lama sehingga masyarakat akan kembali teduh,” ujar Yandri.

Kemudian ada satu hal lagi yang sangat penting ditanyakan kepada Ketua MA. Sebagai warga negara dan juga masyarakat, apakah perlu mengajukan gugatan perdata atau melakukan upaya hukum secara formal atas hal ini.

“Yang Mulia Ketua MA sampaikan tidak perlu. Cukup putusan atau pendapat MA saja yang akan menjadi pedoman dalam menyikapi putusan PN Jakpus itu dan akan berlaku di Tanah Air,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan, jika MA mengeluarkan pendapat putusan PN Jakpus itu benar-benar mesti dibatalkan, maka harus ada aturan hukum yang mengikat agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Kamar Perdata MA I Gusti Agung Sumanatha, Ketua Kamar Agama MA Amran Suadi, Kepala Biro Hukum dan Humas H Sobandi serta staf khusus Wakil Ketua MPR Yahdil Abdi Harahap. (*/DR)