SUKABUMI – Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan meminta presiden untuk secara tegas mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemerintah menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), bukan dengan mengganti nama RUU menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Dengan penolakan secara tegas itu maka RUU HIP tidak lagi dibahas bersama DPR.
“Saya menyarankan dan minta kepada bapak Presiden untuk secara tegas menolak RUU HIP. Jadi, bukan mengganti nama RUU HIP menjadi RUU PIP, tetapi secara tegas menolak RUU itu,” kata Syarief Hasan usai bertemu Walikota Sukabumi Achmad Fahmi di Rumah Dinas Walikota, Sukabumi, Rabu malam (8/7). Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi salah satu topik pembicaraan antara Wakil Ketua MPR dengan Walikota Sukabumi.
Syarief Hasan mengungkapkan Walikota Sukabumi melaporkan bahwa setiap hari selalu ada demo dari berbagai unsur di masyarakat yang menolak RUU HIP. Untuk itu dalam pertemuan silaturahmi, Syarief Hasan menjelaskan kepada Walikota Sukabumi tentang perkembangan RUU HIP di Jakarta.
“Saya menjelaskan kepada Walikota Sukabumi tentang perkembangan RUU HIP di Jakarta. Saya juga menjelaskan sedikit tentang pertemuan Pimpinan MPR hari ini dengan Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan dengan presiden juga disinggung soal RUU HIP ini,” tutur Syarief Hasan.
Menurut Syarief Hasan, RUU HIP telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak kalangan masyarakat yang menolak RUU HIP. “Saya melihat RUU HIP ini justru menimbulkan polarisasi di masyarakat. Tentu kondisi seperti ini tidak baik. Karena itu, pemerintah harus mengakhiri kontroversi RUU HIP ini. Lebih baik perhatian kita curahkan pada persoalan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini,” katanya.
