BANDUNG – Manajemen Bank Jabar Banten (BJB) diniliai boros dalam menjalankan operasionalnya. Hal tersebut terlihat dari laporan keuangan berkala tahunan yang dirilis dalam websitenya www.bjb.co.id danwww.idx.co.id.
Dalam statement Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum beberapa waktu lalu ikut menyoroti Bank BJB selaku BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Salah satunya terkait penyertaan modal ke Bank BJB pada APBD Perubahan Pemprov Jabar 2018.
Uu menambahkan, pihaknya meminta rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank BJB dapat dilakukan segera agar tidak menambah sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa). “Kalau belum RUPS, sebesar apapun modal yang masuk, tidak akan masuk,” ujarnya (5/10/18).
Masyarakat yang tergabung dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Forum Masyarakat Juara (BPPFMJ) mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Wagub Provinsi Jabar untuk dapat melaksanakan RUPS pada bulan November mendatang dengan tujuan memperbaiki performance dan kinerja bank bjb. BPPFMJ pun mengharapkan dalam RUPS tidak hanya mengagendakan penyertaan modal dari Pemprov Jabar, serta perlu adanya restrukturisasi jajaran direksi Bank BJB yang dianggap penting karena dinilai gagal dan berkinerja buruk saat ini.
“Kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Jabar untuk dapat dilakukan RUPS dibulan november mendatang. Kami pun berharap dalam RUPS tidak hanya mengagendakan penyertaan modal dari Pemprov Jabar, perlu adanya restrukturisasi jajaran direksi Bank BJB karena dianggap gagal dan berkinerja buruk saat ini,” tutur Andre Ariesmansyah.
Andre menambahkan, terdapat beberapa kegagalannya yang dialami oleh jajaran direksi saat ini. yakni, gagal dalam melaksanakan tugas utama sebagai badan perusahaan daerah Jawa Barat, ketidak mampuan mengelola sumber daya manusia hingga mensinyalir Bank BJB menjadi perusahaan sebagai saranan untuk transaksi politik.
“Kami nilai jajaran direksi Bank BJB gagal dalam mengelola SDM nya, dari banyaknya yang menduduki jabatan tapi tidak memiliki kapasitas dibidangnya serta penambahan jabatan yang dirasa tidak perlu. Maka menjadi wajar apabila BOPO ditahun 2017 hampir 50% diperuntukan beban tenaga kerja dan tunjangan,” tambahnya.
Serta, berdasarkan sumber laporan keuangan Bank BJB tahun buku 2017, beban operasional lainnya sebesar Rp. 5,48 triliyun dengan beban tenaga kerja dan tunjangan sebesar Rp. 2,25 triliyun.
(AP)
