Eksepsi Ditolak, Pakar Hukum : Kasus Ade Yasin Kental Tekanan Politik

Dok. Istimewa

BANDUNG – Pemerhati politik dan hukum menilai kasus yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin kental dengan dugaan aroma tekanan politik. Hal tersebut dikemukakan Miftahul Adib Pendiri Kajian Politik Nasional (KPN)

Menurut Adib, hakim dan jaksa harisnya tidak hanya melihat satu sisi saja, seharusnya hakim Tipikor bisa melihat secara jelas dan nyata kasus.

“Ke depan dalam sidang-sidang selanjutnya harus bisa melihat kasus secara jelas dan fakta,” katanya , dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari iNews.id Network, Senin (1/8).

Bacaan Lainnya

Diinformasikan pada hari ini, Hakim Tipikor Bandung menolak eksepsi yang diajukan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Dalam putusan sela terhadap eksepsinya.

Ketua Majelis Hakim Tipikor Bandung Hera Kartiningsih menyebutkan, jika dakwaan yang disusun JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ade Yasin sudah cemat, jelas dan lengkap.

“Surat dakwaan batal demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih saat membacakan putusan sela dalam sidang dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (1/8).

Sementara itu, kuasa hukum Ade Yasin, Dina Lara Darmawati Butar Butar menuturkan, ia menghargai apa yang menjadi putusan hakim. Dan pihaknya akan melakukan pembuktian dalam persidangan selanjutnya yang beragendakan pemeriksaan saksi-saksi.

“Kami sangat menghargai sekali putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba membuktikan pernyataan-pernyataan selama ini yang menyudutkan Bu Ade oleh orang tertentu,” kata dia, usai sidang.

Diketahui, salah satu tersangka suap yakni Ihsan Ayatullah yang merupakan Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor membantah kalau dia disuruh Ade Yasin untuk memberikan uang ke BPK.

Bahkan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Ihsan telah mengakui, saat mengumpulkan dan memberikan uang kepada BPK bukan atas dasar perintah dari Ade Yasin. (*)