KPK Resmi Tahan Bupati Sidoarjo Terkait Dugaan Pemotongan Insentif ASN

Dok. Tangkapan Layar Konferensi Pers Penahanan Bupati Sidoarjo dalam Kasus Dugaan Pemotongan Insentif ASN/YouTube)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali (AMA) alias Gus Muhdlor, terkait kasus dugaan pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam konferensi pers kepada wartawan pada Selasa (6/5), menyatakan bahwa penahanan ini dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang dimiliki oleh tim penyidik terkait adanya fakta peran pihak lain yang diduga ikut serta dalam aliran uang dari pihak-pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Selanjutnya dengan temuan tersebut, maka KPK menetapkan dan mengumumkan tersangka baru, yaitu AMA (Ahmad Mudhlor Ali), Bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang,” tambahnya.

Bacaan Lainnya

Menurut Tanak, Muhdlor memiliki wewenang untuk mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Dasar pencairan dana insentif pajak daerah di BPPBD Kabupaten Sidoarjo berasal dari keputusan bupati yang ditandatangani Muhdlor untuk empat triwulan dalam tahun anggaran 2023.

“Dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani AMA untuk 4 triwulan dalam Tahun Anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.

Tanak menjelaskan bahwa Ari Suryono (AS) memerintahkan Siska Wati (SW) untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD serta besaran potongan dari dana insentif tersebut. Potongan tersebut diduga untuk kebutuhan Ari dan lebih dominan untuk Muhdlor.

“Muhdlor disangkakan dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” pungkasnya. (DR)