Select Page

Headline Bogor | Menjaga Independensi DPD Dari Kepentingan Partai Politik

Headline Bogor | Menjaga Independensi DPD Dari Kepentingan Partai Politik

OPINI – Lahirnya DPD ( Dewan perwakilan daerah ) sebagai lembaga konstitusional yang sebelumnya bernama Dewan utusan daerah/DUD adalah hasil dari manifesto rakyat di daerah agar seluruh wilayah NKRI terjamin aspirasinya, yang kemudian terbentuk melalui amanden KE 3 UUD 1945, perlu diketahui indonesia mempunya dua lembaga legislatif yakni DPR dan DPD ,sistem ketatanegaraan ini disebut sistem dua kamar atau bikameral. Yakni adanya dua parlemen dalam suatu negara. Bedanya DPR adalah representatif dari penduduk/rakyat sedangkan DPD adalah representatif daerah.

dari total jumlah penduduk indonesia sekitar 60 % berada di pulau jawa, hal inilah yg menyebabkan adanya disparitas pembangunan di wilayah diluar pulau jawa, dan akhirnya pembangunan lebih dominan pada java sentris, disinilah peran DPD hadir sebagai representatif keadilan bahwa setiap provinsi sama dimata negara ( equality ) berfungsi sebagai lembaga yang focus menyerap aspirasi di wilayah otonomi daerah disetiap provinsi seluruh indonesia, yang fungsi tugas dan kewenangan DPD dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 22D yaitu

1. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang.

3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

Dilihat dari fungsi tugas serta kewenangannya DPD adalah lembaga yang sangat independen yang hanya mengakomodir kepentingan daerah, jadi dengan adanya anggota DPD yang berstatus sebagai kader/pengurus partai politik dimungkinkan akan terjadi dwi fungsi keterwakilan yaitu wakil daerah dan wakil partai politik, yang kemudian akan menimbulkan Conflict of Interes yang jelas dilarang dan diatur pada pasal 182 huruf i UU NO 7 TAHUN 2017 tentang pemilu yaitu seorang anggota dpd tidak boleh mempunyai pekerjaan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenangan dan hak sebagai anggota dpd.

Inilah mengapa MK membuat putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yaitu pengurus partai politik tidak boleh mendaftar menjadi anggota DPD, apabila ingin tetap mendaftar maka haruslah mundur dari kepengurusan partai politik . agar DPD terjaga independensi nya dsn terjaga dari afiliasi kepentingan diluar aspirasi daerah. putusan tersebut adalah sebuah ikhtiar untuk mengembalikan tufoksi lembaga tersebut.

Fahreza Anwar
(Ketua DPC Repdem Kab. bogor – Aktivis Mahasiswa FH Universitas Djuanda)

KOMENTAR

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *