“Lebih baik Telkomsel menerima data yang bersih, baik, dan terkonfirmasi,” katanya.
Pemda Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan DPRD, jika memungkinan pembelian kuota internet tiga bulan berikutnya akan ditanggung APBD perubahan provinsi. Untuk menutupi pembelian kuota 11 GB seharga Rp5.000, maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp16 miliar per bulan atau Rp48 miliar per tiga bulan.
“Kami sedang berwacana dengan DPRD, jika memungkinkan tiga bulan sisanya pun coba ditanggung dari APBD provinsi. Sehingga siswa bisa tenang belajar sampai bulan Desember 2020, minimal tanpa harus mengeluarkan biaya,” ujarnya.
Gubernur berpesan kepada penerima kartu perdana terutama siswa agar mempergunakan kuota internet gratis dan murah ini untuk hal-hal yang wajib.
“Ini dipakai untuk sesuatu yang wajib: pendidikan. Jangan pakai untuk sesuatu yang viral di media sosial,” tegas Kang Emil.
Sementara itu, Direktur Human Capital Management Telkomsel R Muharram Perbawa Mukti mengatakan, program Kartu Perdana Merdeka Belajar Jarak Jauh bertujuan memberikan kemudahan kepada pendidik dan peserta didik dalam PJJ karena situasi pandemi COVID-19.
“Program Merdeka Belajar Jarak Jauh yaitu sebuah program yang memberikan kemudahan kepada para pendidik dan peserta didik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang memberikan gratis kartu perdana dengan keunggulan paket dan kuota belajar sebesar 10 GB senilai sepuluh rupiah,” ujar Muharram. (*)
