Warga Kota Hujan masih harus bersabar untuk merasakan hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD) di kawasan Stasiun Bogor.
Rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) Oktober kemarin, terpaksa diundur hingga 5 Desember. Itu musabab kendala perizinan di Pemkot Bogor.
“Ada beberapa hal yang harus dipetakan kembali. Di antaranya, kajian hukum atas kesepakatan perjanjian, kompensasi atau nilai ganti rugi yang akan diberikan, perjanjian yang di-sub-kan, dan lokasi untuk relokasi serta keterlibatan pihak lain,” beber Wali Kota Bogor Bima Arya dalam rapat kerja bersama PT KAI di Balaikota, Jalan Juanda, selasa (31/10/17).
Kajian itu penting diperdalam untuk menghindari gejolak sosial yang berpotensi muncul. Pemkot Bogor juga masih memikirkan skenario lain untuk semua kendala yang ada. “Bagi kami, hal ini penting sekali agar tidak muncul persoalan sosial,” cetus Bima.
Sehingga sebelum groundbreaking, kata Bima, Pemkot Bogor akan memastikan semua persiapan telah diperhitungkan secara matang. Juga termasuk aspek perizinan. Hal ini untuk meminimalisasi potensi persoalan hukum di kemudian hari.
sumber: Pojokjabar.com
