Omnibus Law

Demokrasi Dikebiri, Mosi Tidak Percaya dan Aksi Perlawanan Harus Digaungkan

Mengutip dari Abraham Lincoln, Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sidang BPUPKI dan sidang PPKI yang memuat isi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang di hasilkan oleh para pendiri bangsa untuk menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara, serta menciptakan negara yang adil makmur terbebas dari perbudakan, kemiskinan, penindasan […]

Headline Nasional | Fraksi Demokrat Walk Out Sidang Paripurna Tolak RUU Omnibus Law, AHY : Tuhan Bersama Kita

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja. menurutnya, keputusan Partai Demokrat sudah disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3/10), dan dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna […]

Headline Nasional | Rapat Paripurna DPR RI Bersama Pemerintah, Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS Tolak RUU Omnibus Law

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat. Perwakilan Fraksi PKS DPR RI, Amin AK., mengatakan F-PKS tidak menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi yang bertentangan dengan asas […]

Headline Nasional | Said Iqbal Ancam Akan Gelar Demo Setiap Hari di DPR RI dan DPRD

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan, jika klaster ketenagakerjaan tidak  dikeluarkan  dalam pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law  , maka ia pastikan ratusan ribu buruh akan menggelar demo dan mogok nasional. Iqbal menuturkan, ia bersama KSPSI AGN dan 32 federasi lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Selain […]

Headline Nasional | Pencabutan Klaster Pendidikan, Bukti Omnibus Law Bermasalah

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi langkah Pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) yang mencabut klaster pendidikan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebelumnya pemerintah dan Baleg juga menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. Langkah bersama Baleg dan pemerintah ini […]

More posts

Berita Daerah & Nasional

Menu
ASPRO Property..

Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA

Promo Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !