
Sementara itu, Puan Maharani dinilai memiliki rekam jejak panjang di dunia politik, termasuk pengalaman dua periode memimpin DPR RI serta kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan.
Menurut JIB, pengalaman kedua tokoh tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat figur yang memiliki rekam jejak di lembaga negara dan parlemen.
JIB menegaskan, setiap wacana perubahan posisi Wakil Presiden harus tetap mengacu pada konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku. Stabilitas politik, persatuan nasional, dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas.
Demokrasi harus melahirkan kedewasaan, bukan permusuhan. Jabatan adalah amanah, bukan kepentingan pribadi. Kepentingan rakyat dan masa depan bangsa harus selalu menjadi prioritas utama.
JIB berharap seluruh tokoh nasional menunjukkan sikap kenegarawanan demi menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*)
Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !