Pernyataan Sugeng Teguh Santoso Terkait Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas

(Headlinebogor.com) – Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa pemerintah perlu bertindak tegas pasca-penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Berikut pernyataan sugeng teguh santoso penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017

1. Pemerintah adalah pihak yang pertama dan yang berhak menilai syarat kegentingan yang memaksa sebagai syarat penerbitan Perppu no. 2 tahun 2017 tentang ormas.
2. Dengan demikian, Pernyataan Fadli Zon, pemerintah sangat subyektif terhadap ormas-ormas yangg bertentangan dengan Pancasila  (dalam konotasi negatif )  adalah tidak  benar karena berdasarkan konstitusi Presiden diberi kewenangan istimewa dan yang  pertama untuk menilai keadaan mendesak sebagai syarat diterbitkannya Perppu. Hak istimewa dan sebagai pihak yang pertama menilai keadaan mendesak ini adalah subyektif. Jadi bersikap subyektif dlm penerbitan Perppu No. 2 tahun 2017 adalah legal berdasarkan konstitusi.
3. Perppu harus segera dilaksanakan. Karena Perppu sudah langsung berlaku saat di tanda tangani Presiden RI dan harus segera di eksekusi ormas yang  bertentangan dengan Pancasila dan menganut ideologi kekerasan dgn pertama kali dihentikan kegiatannya dan selanjutnya dicabut status hukumnya.
4. Pernyataan mendagri Tjahyo kumolo akan meminta pendapat DPR RI sebelum memberlakukan Perppu No.2 tahun 2017 adalah keliru karena secara hukum Perppu sudah berlaku saat ditanda tangani oleh Presiden.
5. Pernyataan bernada ragu dari Mendagri akan membawa implikasi ;

• Pemerintah dinilai asal asalan dalam menetapkan syarat keadaan mendesak
• Pemerintah akan dinilai tidak berwibawa dan main-main dengan nasib bangsa
• Akan timbul kebingungan dan potensi ketidak percayaan masyarakat

6. Saya mengusulkan segera diterbitkan surat peringatan untuk penghentian kegiatan ormas-ormas yang bertentangan degan Pancasila dan ormas yang menganut ideologi kekerasan dan kebencian antara lain HTI dan FPI