12 Poin Taujihat Mukernas IV MUI, Dukung Pemberantasan Korupsi Hingga PSN PIK 2 Dicabut

JAKARTA – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 17-19 Desember 2024, menghasilkan 12 poin taujihat (pedoman) untuk para pemimpin nasional dan daerah. Pedoman ini disampaikan dalam konferensi pers usai rapat pleno pada Kamis (19/12).

Mukernas IV MUI yang mengusung tema “Mengokohkan Peran MUI Sebagai Pelayan Umat (khadimul ummah) dan Mitra Pemerintah (shadiqul hukumah)” dihadiri oleh Sekretaris SC Mukernas IV, H. Rofiqul Umam Ahmad, Ketua SC Mukernas IV KH Masduki Baidlowi, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, dan Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni’am Sholeh.

Berikut adalah 12 poin Taujihat Mukernas IV MUI 2024:

1. Dukungan Terhadap Asta Cita: MUI mendukung Delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan harapan pelaksanaannya berjalan konsisten, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Kepemimpinan Amanah: Para pemimpin diingatkan menjalankan amanah dengan empat sifat utama: siddiq (jujur), amanah (tepercaya), tabligh (transparan), dan fathanah (cerdas).
3. Dekat dengan Rakyat: MUI mendorong pemimpin untuk mendengarkan aspirasi rakyat sebagai dasar utama kebijakan.
4. Konsistensi Janji: Pemimpin diminta memegang teguh komitmen dan janji kampanye hingga akhir masa jabatan.
5. Teladan Ideologi Pancasila: Pemimpin diminta menjadi penggerak utama pengamalan Pancasila, demokrasi, dan HAM, serta menindak tegas pelanggaran aparat.
6. Pemberantasan Korupsi: Presiden diminta memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat KPK sebagai lembaga independen.
7. Evaluasi Sistem Pemilu Langsung: MUI mendukung pengkajian ulang sistem pemilu kepala daerah yang dinilai memiliki banyak dampak negatif, seperti pemborosan anggaran dan polarisasi masyarakat.
8. Program Makan Bergizi Halal: MUI mendukung program makan bergizi halal gratis untuk membentuk generasi sehat dan cerdas dengan melibatkan berbagai organisasi.
9. Pembangunan Desa: Presiden diminta memprioritaskan pembangunan desa untuk mengatasi kemiskinan dan mempercepat pemerataan ekonomi.
10. Penguatan Ekonomi Syariah: MUI siap berkolaborasi mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah yang berbasis pada Ekonomi Pancasila.
11. Peninjauan PSN PIK 2: MUI meminta pencabutan status Program Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 karena dianggap merugikan masyarakat.
12. Dukungan Kemerdekaan Palestina: MUI mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mendorong Indonesia untuk terus aktif dalam diplomasi global demi perdamaian dunia. (DR)