IMM Bogor Raya Desak Propam Periksa Dugaan Tindakan Represif Oknum Polres Bogor

KABUPATEN BOGOR — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Bogor Raya menyampaikan sikap tegas terkait dugaan tindakan represif oknum anggota Polres Bogor terhadap Ketua Umum PC IMM Bogor Raya, Immawan Fathi Rafian, massa aksi, dan kader IMM saat aksi penyampaian aspirasi pada 10 September 2026.

Aksi yang berlangsung di sejumlah titik, yakni Alun-Alun Bogor, Kejaksaan, dan Polres Bogor tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum. PC IMM Bogor Raya menegaskan telah menjalankan prosedur pemberitahuan aksi kepada kepolisian.

Koordinator Lapangan aksi, Hafiz Izulhaq, menegaskan pihaknya tidak akan diam terhadap dugaan tindakan represif tersebut.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk mencari keributan. Kami sudah menjalankan prosedur dan memberikan surat pemberitahuan aksi. Karena itu, tidak ada alasan bagi aparat untuk melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat,” tegas Hafiz Izulhaq.

PC IMM Bogor Raya menyebut memiliki bukti berupa foto, video, dan dokumentasi korban yang akan digunakan untuk meminta pemeriksaan dan pertanggungjawaban pihak yang diduga terlibat.

Mereka mendesak Propam Polda Jawa Barat dan Propam Polri melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan menyeluruh. Selain itu, PC IMM Bogor Raya meminta evaluasi terhadap kinerja Kasat Intelkam dan Kapolres Bogor, khususnya terkait pembinaan anggota dan pengamanan aksi secara humanis.

PC IMM Bogor Raya juga meminta Kapolres Bogor menyampaikan permohonan maaf secara terbuka apabila pemeriksaan membuktikan adanya tindakan represif oleh anggotanya.

“Kami memiliki bukti foto, video, dan dokumentasi korban. Bukti-bukti tersebut akan kami jadikan dasar untuk mengawal persoalan ini melalui jalur yang tersedia. Kami meminta Propam Jabar dan Propam Polri tidak menutup mata terhadap persoalan ini.” tegasnya.

PC IMM Bogor Raya menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban atas dugaan tindakan represif yang terjadi.

“Kami berdiri untuk demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum yang berkeadilan.” tandanya. (SND)