JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bila penundaan pemilu, sama saja mewacanakan kembali perpanjangan masa jabatan presiden dan jelas – jelas menabrak konstitusi.

“Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik ditingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota,” ujar AHY, Ahad, (27/2)

Ia pun mempertanyakan, usulan penundaan pemilihan umum 2024 tersebut. Bahkan, mereka yang menyampaikannya telah mengeklaim aspirasi rakyat hanya untuk melnggengkan kekuasaaan.

Baca Juga  Di Rapat Komite I DPD RI, Bawaslu Ungkap Pelanggaran 314 Netralitas ASN

“Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita meng-entertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” ucap AHY.

Untuk itu, menurutnya, Partai Demokrat akan terus menyuarakan hal-hal yang dinilai menabrak aturan dan mekanisme. Pasalnya, rakyatlah yang paling merasakan dampak baik atau buruknya.

“Berani asalkan itu sesuai dengan kebenaran, bukan melakukan suatu diluar kebenaran. InsyaAllah, rakyat kita juga semakin cerdas dan tidak mudah diombang c ambingkan,” ujar AHY.

Baca Juga  Headline Nasional | Gerindra Resmi Dukung Denny Indrayana dan Difriadi di Pilgub Kalimantan Selatan

Dia tegaskan, penundaan pemilu merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Dia memandang, wacana tersebut digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan. (*)